Papua No.1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Ketua DPRD Kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa dengan tegas menyatakan kepedulian terhadap keinginan masyarakat yang menolak Daerah Otonomi Baru (DOB) Provinsi Papua Tengah.
Hal itu ditegaskan Petrus Badokapa di hadapan Ketua Komisi II DPR RI, Ahmad Dolli Kurnia, yang melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Papua, dalam rangka tatap muka bersama para bupati dan para ketua DPRD wilayah Meepago di Nabire, terkait DOB Papua Tengah.
Pertemuan yang digelar di Hotel Mahavira II, Nabire, Senin (7/3/2022) tersebut, dilakukan secara tertutup dan dijaga secara ketat oleh aparat keamanan.
Ketua DPRD Kabupaten Deiyai, Petrus Badokapa mengatakan sebagai wakil rakyat, hingga saat ini ia masih terus menyuarakan aspirasi dari masyarakat
“Terkait Otsus Jilid II dan pemekaran provinsi Papua Tengah, seluruh masyarakat wilayah Meepagoo sudah nyatakan sikap untuk tidak terima dan menolak,” kata Badokapa.
Badokapa mengatakan, wacana pemekaran Provinsi Papua Tengah adalah murni kepentingan elite politik.
Badokapa juga meminta kepada Komisi II DPR RI, agar pemerintah menarik pasukan keamanan yang sedang ditugaskan secara berlebihan di Intan Jaya dan Puncak.
“Hingga saat ini, masyarakat kami masih hidup di dalam trauma yang panjang. Kami mohon kepada bapak, tolong sampaikan kepada kapolri, panglima (TNI), dan mendagri untuk menarik semua pasukan keamanan di Intan Jaya dan Puncak. Sudah banyak warga yang jadi korban,” ujarnya.
Hal senada juga disampaikan Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Intan Jaya, Martinus Maiseni bahwa hingga saat ini warga Intan Jaya masih hidup dalam trauma yang panjang, akibat penembakan yang terus terjadi di Intan Jaya.
“Jangankan masyarakat, kita yang pejabat daerah saja keluar masuk paling takut,” ucap Maiseni.
Ia menambahkan, masyarakat Intan Jaya membutuhkan ketenangan dan kedamaian, bukan meminta pemekaran Provinsi Papua Tengah.
“Yang kami minta adalah jaminan keamanan, agar kami bisa hidup dengan baik,” katanya.
“Bapak-bapak bupati se-Meepago, jangan gila jabatan. Jangan meminta-minta pemekaran Provinsi Papua Tengah, sementara beberapa kabupaten di Meepago sedang menangis. Apakah bapak-bapak sudah menjamin keamanan untuk masyarakat? Urus baik dulu daerahmu dan masyarakatmu,” tegasnya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
