Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Buntut dari penolakan anggaran senilai Rp 100 miliar untuk operasional Pekan Olahraga Nasional (PON) XX, Sub Panitia Besar PON Mimika menghentikan seluruh aktivitas yang berkaitan dengan pelaksanaan PON.
Sikap ini diambil oleh Bupati Kabupaten Mimika, Eltinus Omaleng usai menggelar rapat evaluasi, Senin (7/6/21) lalu, di ruang rapat Kantor Sekretariat Sub PB PON Mimika.
Sub PB PON Mimika menyatakan berhenti dalam melakukan layanan PON XX Papua dan segala aktivitasnya, baik untuk tidak melayani PB PON Papua maupun pihak pusat untuk sementara waktu, hingga adanya kepastian terkait penganggaran yang sesuai.
“Ini rapat kita yang terakhir dan tidak ada lagi aktivitas layanan untuk PON XX Papua jadi kalau ada PB PON ataupun pusat terkait PON kita tidak akan layani, hingga adanya kepastian mengenai dana bagi penyelenggaraannya sesuai kebutuhan,” ujar Omaleng.
Bupati Omaleng rupanya masih kesal dengan hasil rapat pleno bersama PB PON berapa waktu lalu. Yang mana, RKA mereka hanya disetujui sebesar Rp 100 miliar dari anggaran operasional yang mereka ajukan senilai Rp 500 miliar.
Buntut dari kekecewaannya itu, Omaleng bahkan menyatakan dirinya sudah malas menggelar rapat lagi sampai mendapatkan kepastian dari PB PON perihal anggaran yang akan mereka terima.
“Terkait kesiapan Mimika sejauh ini sudah oke. Tetapi mulai hari ini (Senin kemarin) adalah rapat terakhir sampai dengan adanya titik terang dana untuk penyelenggaraan PON XX. Artinya, hingga sudah ada informasi soal berapa hak yang diperoleh atau diberikan kepada Mimika. Apakah sesuai dengan Kebutuhan Mimika, sehingga semua aktivitas akan dihentikan walaupun akan datang tim PON XX, PB PON maupun semua pihak terkait PON datang, Mimika tidak akan melayani,” tekannya.
Kekesalan Bupati Omaleng tak tanggung-tanggung, ia bahkan memerintahkan Kepala Dinas PUPR Kabupaten Mimika, Dominggus Robert Mayaut untuk tidak lagi memikirkan tentang infrastruktur PON, termasuk untuk semua tambahan-tambahan yang sempat dialokasikan dari APBD Mimika.
“Jadi mulai dari rapat kemarin jangan pusingkan lagi soal PON XX, nanti setelah PB PON benar-benar menghibahkan sesuai permintaan kebutuhan dana klaster Mimika sekitar Rp 500 miliar lebih itu baru kerja untuk persiapan PON XX bisa kembali dilaksanakan di Kabupaten Mimika. Tapi kalau hanya seperti kemarin itu sekitar Rp 78 Miliar dan Rp2 1 miliar dari APBD itu untuk apa,” keluhnya.
“Jadi kalau memang mau sukses bersama maka semua ketersediaan infrastruktur yang sudah tersedia di Kabupaten Mimika harus disewakan semua oleh Kabupaten Mimika agar semua kerugian yang dialami Mimika bisa dikembalikan. Kalau PB PON Papua mau pakai silakan saja tetapi harus menyewanya,” tambahnya.
Kendati begitu, Omaleng menyebut dua pengerjaan venue yakni aeromodeling dan terbang layang akan tetap dilanjutkan karena sudah terlanjur dianggarkan menggunakan anggaran Otsus APBD Mimika.
“Sekarang ini semua OPD bekerja seperti biasa dan bukan untuk PON karena selama ini juga upaya pembangunan yang dilakukan Kabupaten Mimika tetap berjalan. Jadi kita tunggu saja sampai mereka (PB PON) kasih kita lampu hijau,” tandasnya.
Sebelumnya, Ketua Harian PB PON, Yunus Wonda menjelaskan ada tiga sumber anggaran yakni APBD hibah provinsi, APBN dan juga sponsorship. Secara administrasi sudah disiapkan dan untuk APBN akan langsung diserahkan kepada Sub PB PON. Wonda mengatakan, angka yang diajukan masih bisa bertambah.
“Nanti dari tim teknisnya mengkaji dan dilakukan pengajuan. Intinya jangan sampai ada yang double atau ganda yang sudah dikerjakan oleh PB PON tidak dikerjakan lagi oleh Sub PB. Jadi nilai hari ini bisa berubah. Ini belum dihitung yang dari APBN, ini kita bicara anggaran yang sudah ada, kita belum hitung yang belum ada. Jumlah itu otomatis kan akan naik,” kata Wonda.
Sampai saat ini, PB PON masih menanti anggaran APBN senilai Rp 1,6 triliun yang sementara sedang direview oleh BPK.
“Untuk progres APBN sampai hari ini kita belum dapat gambaran, tetapi kami dapat kabar prosesnya sudah dari Kemenpora ke BPK untuk dilakukan review. Setelah direview akan dibawa ke Kementerian Keuangan lalu dibawa kembali ke Kemenpora, nanti dari Kemenpora baru akan diserahkan lewat pemerintah atau langsung ke PB PON. Harapan kami, karena itu hibah lebih baik langsung dihibahkan kepada PB PON supaya kita tidak melewat proses administrasi lagi. Dan itu bisa langsung didistribusikan ke Sub PB PON,” jelasnya.
Nilai anggaran yang dirapatkan itu masih bersifat sementara. Pergeseran program dan anggaran dari PB PON kepada masing-masing Sub PON PON akan difinalisasikan pada 11 Juni nanti. (*)
Editor: Edo Sinaga
