Papua No. 1 News Portal | Jubi
Honiara, Jubi – Pemerintah Kepulauan Solomon sedang berupaya untuk mengurangi jumlah ekspor kayu bulat dalam 4 tahun ke depan ke jumlah yang lebih berkelanjutan, ungkap Perdana Menteri, Manasseh Sogavare.
Ia menyatakan hal itu saat menegaskan pentingnya kunjungan pejabat pemerintahnya ke Tiongkok baru-baru ini, yaitu untuk melakukan survei mengenai perdagangan kayu.
PM Sogavare menekankan bahwa survei perdagangan kayu itu penting bagi Kementerian Kehutanan, karena pemerintah berencana untuk menerapkan batas diameter sebesar 50-cm untuk semua ekspor kayu bulat.
Kementerian Kehutanan merupakan salah satu bagian dari delegasi pemerintah Kepulauan Solomon ke Tiongkok, yang dipimpin oleh Economic Reform Unit dari Kementerian Keuangan dan Perbendaharaan, yang biasanya menegosiasikan harga dan biaya yang terlibat setiap kuartal. Dengan perjalanan itu baru-baru ini, ia mengatakan Kementerian Kehutanan perlu memahami permintaan pasar langsung di lapangan.
“Isu turunnya harga kayu bulat sangat penting untuk dibahas dengan pembeli dan industri/pabrik, dan menegosiasikan penjualan langsung dengan pabrik itu penting jika kita ingin memaksimalkan keuntungan dari ekspor kayu bulat,” kata Perdana Menteri.
Lebih lanjut, PM Sogavare menegaskan bahwa survei atas pasar produk turunan kayu lainnya juga akan dilakukan dengan pembeli kayu bulat dan pabrik, seraya menambahkan bahwa kunjungan langsung ke industri dan pabrik furnitur seperti ini sangat penting untuk membahas dan memahami keadaan di lapangan, terutama tentang kualitas kayu dan atribut-atribut yang meningkatkan nilai produk-produk kayu.
Dengan kedua pihak berdiskusi langsung untuk memahami perdagangan di Tiongkok, dapat membantu keduanya dalam mengambil keputusan yang lebih baik dan menguntungkan semua pemangku kepentingan, dalam industri bisnis pembalakan dan penebangan pohon.
“Ini adalah situasi yang menguntungkan bagi semua pihak, termasuk pemilik sumber daya,” katanya.
Kementerian Kehutanan negara itu juga berpartisipasi dalam kunjungan yang serupa pada 2018 lalu, dan telah meningkatkan partisipasi mereka tahun ini dengan kehadiran langsung menteri dan komisaris.
Sementara di Tiongkok, peluang dagang lainnya juga akan dibahas, termasuk hasil hutan non-kayu.
Perjalanan ini dibiayai bersama oleh Pemerintah Kepulauan Solomon, melalui Kementerian Kehutanan, dan Asosiasi Sustainable Forest Association.
Koalisi pemerintah, DCGA, berkomitmen untuk mengambil kebijakan-kebijakan prioritas demi kepentingan perdamaian, stabilitas nasional, dan kemajuan ekonomi yang berkelanjutan.
Polisi di Kepulauan Solomon telah bertindak sebagai mediator dalam persoalan penebangan dan sengketa tanah, mencegah kekerasan untuk terjadi. (Solomon Star News)
Editor: Kristianto Galuwo
