Kepala BPK menemui Gubernur Papua

Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri) dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Paula Henry Simatupang, memberikan keterangan pers usai bertemu di Jayapura, Papua, Kamis (21/3/2019) - Jubi/Alex
Gubernur Papua Lukas Enembe (kiri) dan Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Paula Henry Simatupang, memberikan keterangan pers usai bertemu di Jayapura, Papua, Kamis (21/3/2019) – Jubi/Alex

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Jayapura, Jubi –  Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua Paula Henry Simatupang, menemui Gubernur Papua Lukas Enembe, di Gedung Negara, Kota Jayapura, Papua, Kamis (21/3/2019). Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan Simatupang itu untuk bersilaturahmi dan melaporkan masalah audit keuangan dan kinerja pemerintah provinsi Papua.

Read More

“Beliau kan baru beberapa bulan menjabat (sebagai Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Papua). Jadi mereka meminta seluruh kepala organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua mendukung pemeriksaan keuangan mereka,” kata Enembe.

Menurut Enembe, laporan keuangan Pemerintah Provinsi Papua selama empat tahun terakhir selalu mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Enembe menyatakan optimis laporan keuangan Provinsi Papua pada 2019 akan mendapatkan opini WTP lagi.

“Apabila di tahun ini kami kembali mendapat penilaian WTP, maka penyerahan dokumen biasanya dilakukan di Jakarta. Ini yang kami kejar, sehingga setiap organisasi perangkat daerah harus siap dan mendukung pemeriksaan keuangan yang sedang berjalan. Karena, yang berhak memeriksa keuangan kita adalah BPK, tidak ada lembaga lain,” ucap kata Enembe.

Kepala BPK Perwakilan Provinsi Papua Paula Henry Simatupang menjelaskan, ada dua jenis pemeriksaan yang sedang dilakukan pihaknya, yakni pemeriksaan keuangan dan kinerja. “Untuk pemeriksaan keuangan sudah dimulai dengan pemeriksaan pendahuluan. Dua bulan kemudian paling lambat, kami akan laporkan ke (legislatif selaku) lembaga perwakilan dan kepada Gubernur Papua sebagai eksekutif,” kata Paula.

Terkait dengan pemeriksaan kinerja Dana Otsus, Simatupang menyatakan pihaknya akan membuat rekomendasi untuk meningkatkan penggunaan Dana Otsus di masa mendatang. “Kami berharap semua entitas yang kita periksa dapat bekerjasama dengan memberikan dokumen dan data yang kita butuhkan. Diharapkan juga mereka bisa mengatur waktu agar tugas pokok dan fungsinya tidak terbengkalai (selama masa pemeriksaan),” kata Simatupang.(*)

Editor: Aryo Wisanggeni G

Related posts

Leave a Reply