Kendaraaan operasional penangkaran penyu disewakan ke wisatawan

penyu Papua
Ilustrasi Penyu - Pexels.com.
Ilustrasi Penyu – Pexels.com.

Dinas Kelautan dan Perikanan mengalokasikan dana sekitar Rp93 juta dalam APBD perubahan Tahun 2019 membeli sebanyak tiga kendaraan bermotor roda empat dan  sepeda motor trail

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Read More

Mukomuko, Jubi – Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu, tak mempersoalkan Komunitas Pecinta Alam Konservasi Penyu di Pantai Batu Kumbung Desa Pulau Makmur, yang menyewakan kendaraan operasional penangkaran penyu untuk wisatawan. Kendaraan operasional itu bantuan dari pemerintah setempat.

“Tidak ada salahnya komunitas menyewakan kendaraan operasional penangkaran penyu kepada pengunjung objek wisata di wilayah ini karena tujuannya mengumpulkan dana untuk operasional kendaraan tersebut,” kata Kabid Perikanan Tangkap Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mukomuko, Nassyardi, Kamis, (16/1/2020).

Baca juga : Sosialisasi pelestarian penyu diintensifkan di Kampung Makimi

Menurut Nassyardi, penyewaan kendaraan bantuan itu juga bertujuan untuk pengembangan wisata bahari berbasis ekowisata perikanan.

Tercatat Dinas Kelautan dan Perikanan mengalokasikan dana sekitar Rp93 juta dalam APBD perubahan Tahun 2019 membeli sebanyak tiga kendaraan bermotor roda empat dan  sepeda motor trail.

“Pemerintah setempat menyediakan sarana dan prasarana penangkaran penyu dengan dasar maraknya pengambilan telur penyu secara ilegal di sepanjang Pantai Kumbang di daerah ini,” kata Nassyardi, menjelaskan.

Ia mengatakan pemerintah setempat hanya memberikan bantuan berupa kendaraan operasional kepada komunitas penangkaran penyu.  Untuk itu, pihak komunitas sendiri yang berusaha mencari dana operasional kendaraan tersebut dan salah satunya menyewakan kendaraan tersebut kepada masyarakat setempat.

“Karena kegiatan komunitas ini tidak hanya bertujuan untuk mencari dana operasional kendaraan tersebut tetapi juga mengembangkan wisata bahari berbasis ekowisata perikanan, untuk itu perlu adanya kerja sama dengan berbagai pihak terutama pemerintah desa setempat,” kata Nassyardi, menjelaskan.

Menurut Nassyardi, mereka bisa bekerja sama dengan BUMDes untuk menambah berbagai fasilitas wisata bahari yang berbasis ekowisata perikanan dan kerja sama dengan pihak lain. (*)

Editor : Edi Faisol

 

Related posts

Leave a Reply