Papua No. 1 News Portal | Jubi
Yogyakarta, Jubi – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR memutuskan untuk merealokasi Rp24,53 trilun anggarannya untuk membantu penanganan Covid-19 dan berbagai dampaknya. Selain itu, Kementerian PUPR juga merefokusing Rp11,66 triliun anggaran yang dialihkan untuk sejumlah proyek fasilitas penanganan Covid-19 dan program Padat Karya Tunai.
Kebijakan itu diumumkan Menteri PUPR, M Basoeki Hadimoeljono dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (13/4/2020). Menurutnya, total anggaran Kementerian PUPR awalnya mencapai Rp120 triliun. Dari total anggaran itu telah direalokasi dan direfokusing sebesar Rp36,19 triliun.
Sejumlah Rp24,53 triliun anggaran dikembalikan kepada Kementerian Keuangan, untuk dialihkan menjadi anggaran bantuan sosial dan kegiatan lain yang berhubungan langsung dengan penanganan Covid-19. “Itu berasal dari pemangkasan 50 persen biaya perjalanan dinas dan rapat kerja seperti seminar. Sejumlah paket proyek dijadikan proyek tahun jamak, untuk dikerjakan tahun depan. Paket perangkat lunak yang bisa ditunda dihentikan, akan dikerjakan tahun depan,” kata Basoeki.
Kementerian PUPR juga melakukan refokusing Rp11,66 triliun anggarannya. Refokusing anggaran itu antara lain digunakan untuk menyiapkan prasarana observasi di Pulau Galang, merenovasi Wisma Atlet di Kemayoran, dan pembelian alat pendukung lainnya.
Sejumlah 10,22 triliun anggaran telah direfokusing menjadi anggaran program Padat Karya Tunai. Program itu dijalankan dengan menjadikan sejumlah proyek pemeliharaan infrastruktur skala kecil menjadi proyek Padat Karya Tunai di kawasan perkotaan maupun pedesaan.
“Itu termasuk proyek padat karya di daerah, untuk mempertahankan daya beli masyarakat di pedesaan. Itu seperti perbaikan irigasi kecil misalnya, akan [mempekerjakan warga] bergilir, dibayar setiap minggu. Itu terdiri dari beberapa kegiatan. Itu sudah dimulai di beberapa lokasi. Di daerah perkotaan, ada [program Padat Karya Tunai berupa program] Kota Tanpa Kumuh, swakelola peremajaan wilayah perkotaan di 364 lokasi, dengan anggaran Rp382 miliar,” kata Basoeki.
Nilai anggaran terbesar dari paket program Padat Karya Tunai dialokasikan untuk program Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya sebanyak 208 ribu unit, dengan nilai anggaran mencapai Rp4,353 triliun. Sementara program untuk Pembangunan Baru Rumah Swadaya sebanyak 12.000 unit mendapatkan anggaran Rp459 miliar.
Ada lagi Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) di 10.000 lokasi, dengan anggaran yang mencapai Rp2,25 triliun. Untuk proyek Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas) di 4.771 lokasi disediakan anggaran senilai Rp1,12 triliun. Padat Karya Tunai juga akan diberlakukan untuk proyek Sanitasi Berbasis Masyarakat, dengan nilai anggaran Rp391 miliar.
Sejumlah proyek pemeliharaan juga telah dijadikan proyek padat karya, termasuk pemeliharaan jalan sepanjang 47.017 kilometer yang akan dikerjakan dengan anggaran Rp518 miliar. Proyek pemeliharaan jembatan sepanjang 496 kilometer juga akan menjadi proyek padat karya dengan anggaran senilai Rp110 miliar. Sejumlah proyek Akuifer Buatan Simpanan Air Hujan (ABSAH) di 94 lokasi akan menjadi program Padat Karya Tunai senilai Rp38 miliar.
“Semua program Padat Karya Tunai itu, mekanisme pertama harus merekrut pendamping. Jadi, di setiap lokasi program Padat Karya Tunai ada penampingnya. Setelah itu sosialisasi, kemudian pelaksanaan di lapangan. Sekarang ini sudah mulai di beberapa lokasi,” kata Basoeki.
Menurut Basoeki, Kementerian PUPR juga akan membeli karet dari perkebunan karet rakyat, untuk dijadikan campuran aspal. “Kita siapkan anggaran Rp 100 miliar untuk membeli karet dari koperasi di kawasan penghasil karet seperti di Kalimantan Barat, Sumatera Selatan, Lampung, Jambi, dan Riau. Kita juga ingin membeli rosin, campuran cat marka jalan,” kata Basoeki.(*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
