Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional PPN/Bappenas Republik Indonesia fokus pada persiapan penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XX/2020 di Papua.
Hal itu disampaikan langsung Menteri PPN/Bapepenas, Bambang Brodjonegoro kepada wartawan usai menerima kunjungan Gubernur Papua di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Rabu (31/10/2018).
Bambang Brodjonegoro mengaku baru mendapatkan informasi mengenai rencana penyelenggaraan kemudian tempat atau kabupaten/kota yang menyelenggarakan PON. Tidak hanya kota/kabupaten Jayapura tetapi juga di Merauke, Timika, Jayawijaya.
Pihaknya juga mempelajari kebutuhan pembiayaan yang kemudian mendiskusikan lebih detail pembagiannya antara beban pusat melalui APBN dan itu juga nanti dibagi menurut kementerian dan lembaga terkait, termasuk APBD Provinsi Papua dan dari APBD kabupaten/kota maupun yang berasal dari sponsor dari pihak swasta.
“Kami melakukan pembahasan singkat dan kemudian dengan sisa waktu dua tahun ini kita akan coba follow up hal-hal yang kita harapkan bisa memperlancar terselenggaranya pelaksanaan PON itu," ujarnya.
Ia mengaku, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) soal percepatan pembangunan di Papua, lembaganya memastikan bahwa anggaran yang ditransfer ke daerah maupun yang berasal dari kementerian lembaga itu tepat sasaran dan sesuai dengan prioritas di daerah.
“Nah untuk fokus PON 2020 kami akan menugaskan tim percepatan tersebut untuk memfasiltasi hal-halyang menjadi kebutuhan dari panitia setempat maupun juga berhubungan dengan panitia di tingkat nasional terutama dengan Kemenpora,” jelasnya.
"Intinya kami sebagai filter dan memfasilitasi supaya penganggarannya sesuai dengan kebutuhan dan pembagian bebannya sesuai dengan yang menjadi kebutuhan dari PON itu sendiri,” katanya.
Usai pertemuan, Gubernur Papua menjelaskan, apa yang sudah disampaikan adalah penyelenggaraan PON di Papua tentu penyelenggaraan ini akan dikordinasikan untuk tahun 2019 dan 2020, baik kegiatan APBN dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK), Kementerian dan Lembaga ini prioritaskan untuk PON.
“Kita minta kepada Bappenas bagaimana menyampaikan ini kepada kementerian dan lembaga sehingga seperti kegiatan DAK harus difokuskan kepada Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan PON. Kami juga menyampaikan harus merubah regulasi menyangkut dana infrastruktur otonomi khusus,” ujarnya.
Gubernur menambahkan kalau bicara pembangunan khusus hanya bicara di infrastruktur harus masuk ke kegiatan seperti olaharga juga harus masuk.
"Itu yang kami minta ke Bappenas seperti itu sehingga dana tambahan infrastruktur kita bisa alokasikan untuk pembangunan venue, air bersih, telekomunikasi itu bisa dipakai, dan jangan hanya infrastruktur jalan dan jembatan saja," katanya.
“Itu yang sudah kami minta dan regulasinya harus di perbaiki. Kita sudah sampaikan dan dorong ini supaya sama-sama ada regulasi yang memungkinkan untuk, jangan menteri keuangan hanya buat pembangunan insfrastruktur toh, kalau infrastruktur kan bukan hanya jalan dan jembatan saja tetapi irigasi kan juga insfrastruktur jadi kita tadi minta seperti itu kepada Menteri Bappenas,” demikian gubernur Papua Lukas Enembe. (*)
