Papua No.1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi — Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan telah membongkar kebohongan di balik tewasnya tiga prajurit TNI di Distrik Gome, Kabupaten Puncak, Papua oleh milisi. Tiga prajurit yang tewas akibat kelalaian dari komandan kompi pos Koramil yang ternyata menugaskan anak buahnya mengamankan proyek galian pasir, padahal pengakuan komandan pos anak buahnya tewas ketika sedang patroli.
“Tetapi kegiatan yang dilaporkan oleh komandan pos kepada komandan atasnya yaitu komandan Batalyon yang waktu itu virtual conference vicon dengan saya, nah itu bohong,” kata Andika, awal pekan lalu.
Kasus ini pun mengungkap bobrok operasi militer di Papua, kejadian itu membongkar keterlibatan anggota TNI turut mengawal proyek-proyek tertentu, salah satunya galian pasir.
Baca juga : Tiga anggota TNI gugur oleh tembakan TPMPB bagaimana nasib warga sipil
Panglima TNI intruksikan Satgas di Papua utamakan komunikasi sosial
Kadepa minta TNI segera usut tuntas oknum prajurit yang berbisnis pengamanan di Papua
Selepas kasus kematian tiga prajurit TNI lantaran mengamankan proyek di Papua, Andika mengeluarkan instruksi keras ke jajarannya. Di antaranya meminta tak ada prajurit yang melakukan pengamanan proyek apapun tanpa persetujuan Panglima Kodam (Pangdam). Selain itu ia juga meminta jajarannya disiplin dan tidak sembarangan dalam bertindak.
“Kelompok bersenjata ini bisa berada di mana saja. Jadi pelajaran kepada Dandim yang ada di seluruh wilayah, termasuk di Papua Barat, untuk tidak pernah main-main. Makanya dalam instruksi saya tidak ada yang melakukan pengamanan proyek apapun kecuali atas perintah Pangdam,” kata Andika menegaskan.
Akademisi dan Peneliti Marapi Advisory & Consulting Bidang Keamanan dan Pertahanan, Beni Sukadis meminta evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan di Papua. Menurut Beni arah operasi militer yang tak memiliki target secara rinci.
“Pendekatan keamanan yang sudah dilakukan puluhan tahun ini, belum menunjukkan hasil karena tujuan operasi keamanan yang tidak jelas,” kata Beni
Ia menyebut insiden kebohongan di balik kematian anggota TNI membuktikan perintah politik dari pemimpin sipil soal operasi keamanan tidak pernah jelas. “Apakah memang ingin membasmi OPM atau bagaimana,”kata beni menambahkan.
Beni menilai pendekatan kesejahteraan yang dirancang oleh sejumlah presiden secara turun menurun juga belum membuahkan hasil yang optimal. Ia mencontohkan kebijakan baru yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) lewat Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat.
Sehingga pemerintah perlu merombak pendekatan untuk meredam kelompok separatis yang hingga kini masih berjuang untuk memerdekakan diri dari Indonesia.
“Indikator ketidakoptimalan pendekatan kesejahteraan ini terbaca ketika saat ini resistensi kelompok pro kemerdekaan di Papua tidak berkurang atau mereda,” ujar Beni menjelaskan.
Carut marut pengambilan kebijakan dan pendekatan keamanan yang tak menentu itu dinilai Beni mempengaruhi sikap prajurit TNI untuk memanfaatkan keadaan. Menurutnya, kebijakan yang tak jelas memicu disorientasi prajurit yang bertugas di lapangan.
“Perintah operasi yang tidak jelas sangat bisa menjadi celah bagi siapapun termasuk TNI untuk memanfaatkan keuntungan kelompok atau pribadi masing-masing,” katanya. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
