Papua No. 1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Bupati Merauke, Romanus Mbaraka, menegaskan kajian kelayakan pemekaran Provinsi Papua Selatan (PPS) oleh tim dari Universitas Gadjah Mada (UGM) selama lima bulan ini telah dinyatakan final. Salah satunya adalah Kabupaten Merauke akan menjadi ibukota PPS.
Hal itu disampaikan Bupati Mbaraka kepada Jubi, Selasa (23/11/2021).
Menurutnya, alasan Merauke dijadikan ibukota provinsi karena dari kajian teknis serta berbagai aspek lain, baik ketersediaan infrastruktur, ekonomi, dan pendapatan asli daerah (PAD), telah memenuhi syarat. Berikutnya adalah ecara eksternal dari keterhubungan Merauke ke berbagai wilayah di luar Papua, juga memenuhi syarat.
Dengan demikian, dinyatakan final Merauke ibukota provinsi, setelah tim UGM melakukan FGD (focus group discussion) selama lima bulan di empat kabupaten.
Untuk posisi kantor gubernur, juga secara kajian ruang sudah ada yakni bebas serta telah bersertifikat. Sehingga begitu disahkan undang-undang, persiapan pembangunan serta infrastruktur lain sudah bisa berjalan.
“Jelasnya adalah lokasi kantor gubernur di sekitar wilayah Kota Merauke. Tidak jauh dari delinasi ruang kota serta interland Merauke. Tentu kalau di luar interland, kan tak mungkin,” tegasnya.
Baca juga: Mendagri sebut pemekaran Provinsi Papua Selatan aspirasi khusus
Terpisah, Ketua Gugus Tugas Papua UGM, Gabriel Lele, menjelaskan selama lima bulan dilakukan kajian, metode yang dipakai adalah tak menggunakan logika kelayakan, tetapi logika kebutuhan. Di mana masyarakat di selatan Papua sangat mengharapkan hadirnya provinsi.
“Kenapa saya mengatakan demikian, karena pertama, bukan jadi rahasia umum lagi kalau wilayah di selatan selama ini terkesan diabaikan,” ungkapnya.
Selain itu, katanya, jumlah pejabat dari selatan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua, bisa dihitung jari. Belum lagi porsi anggaran yang dibagikan, nilanya tidak besar.
“Saya kira masyarakat bisa melihat berapa kali Gubernur Papua atau pejabat lain di provinsi datang ke selatan, melihat kehidupan masyarakat dari empat kabupaten yakni Merauke, Boven Digoel, Mappi, serta Asmat,” katanya.
Kehadiran Provinsi Papua Selatan, jelas dia, tidak lain agar pelayanan kepada masyarakat lebih dekat. Juga penganggaran kebutuhan masyarakat di empat kabupaten dapat diatur serta dihitung baik.
Khusus menyangkut ibukota Provinsi Papua Selatan, semua kriteria mulai dari fisik, sosial dan politik ditakar dari empat kabupaten dengan sejumlah kriteria, Merauke mendapat nilai tertinggi.
Maknanya adalah dari sisi kelayakan, Merauke paling layak. Bukan berarti bahwa tiga kabupaten lain tak layak, tetap layak, hanya saja tingkat kelayakan lebih tinggi adalah Merauke.
Ditambahkan, pelaksanaan kajian oleh timnya dilakukan selama lima bulan.
“Kami bergerak terlebih dahulu dari Jakarta melihat dan mempelajari arah kebijakan nasional seperti apa. Selanjutnya ke provinsi dan juga empat kabupaten di wilayah selatan,” katanya.
Selama lima bulan, jelasnya, mereka melakukan tiga hal yakni FGD bersama semua pemangku kepentingan dari empat kabupaten.
“Jadi kami tak hanya datang di pemerintah, tetapi juga kepada gereja, lembaga adat, perwakilan perempuan, kampus, dan lain-lain. Intinya semua aspek yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat, kami datangi,” ungkapnya.
“Kami juga lakukan observasi melihat aspek wilayah di empat kabupaten. Tentunya kondisi Merauke berbeda dengan tiga kabupaten lain,” jelasnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
