Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Papua, Girius One Yoman meminta pihak pengusaha Golongan Ekonomi Lemah (GEL) untuk segera menuntaskan pekerjaan tahun anggaran 2018.
"Tahun kemarin pekerjaan GEL kurang lebih ada 75 paket, dan masih banyak pekerjaan yang belum selesai tuntas, sehingga belum bisa dibayarkan," kata Yoman kepada wartawan, di Jayapura pekan lalu.
Menurut ia, dari 75 paket, pihaknya baru membayar 27 paket di tahun anggaran 2018. Sedangkan yang lainnya tidak sempat terbayar dikarenakan sisa waktu yang tidak memungkinkan. Juga karena pekerjaan belum tuntas.
"Jadi yang kami bayarkan tahun lalu adakan pekerjaan fisik yang sudah selesai 100 persen," ujarnya.
Saat ditanya soal aksi damai pengusaha GEL di kediamanan Sekretaris Daerah Papua beberapa waktu lalu, dirinya dengan tegas membantah hal itu. Menurutnya, kedatangan pengusaha GEL hanya ingin memastikan kapan pembayaran pekerjaan GEL 20018.
Mengingat, di akhir Desember 2018, pengajuan permohonan pencairan berupa surat perintah membayar (SPM) ke Badan Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember tidak terproses tuntas, dikarenakan batas pembayaran hanya sampai pukul 24,00 WIT. Untuk itu, proyek pekerjaan GEL yang belum dibayarkan pasti akan dibayarkan tahun ini.
"Itukan utang pemerintah jadi pasti dibayarkan, tapi ada aturannya, bukan meminta dengan cara datangi kediaman pimpinan," kata Girius Yoman.
Menanggapi itu, dirinya mengimbau kepada seluruh pengusaha GEL yang ada di Papua untuk mengedepankan etika dalam bermitra dengan pemerintah.
"Saya harap kalau ada masalah datang bicara baik-baik, kalau pake demo ke rumah pimpinan, bisa saja kita garis bawahi, tidak boleh lagi dapat paket pekerjaan di Dinas PU Papua," katanya dengan tegas.
Koordinator GEL wilayah Pesisir Stenly Kaisiri menjelaskan, kedatangan pihaknya ke kediaman Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen adalah untuk meminta kepastian pembayaran pekerjaan 2018.
"Seluruh pekerjaan fisik sudah selesai 100 persen sebelum 25 Desember 2018, bahkan di 28 Desember 2018 semua berkas sudah dimasukkan ke bagian keuangan untuk di buatkan SPM, hanya saja suranya tidak dikeluarkan sehingga tidak bisa terbayarkan," kata Kaisiri.
"Untuk selesaikan semua kami sampai menginap di Kantor PU selama empat hari, bahkan natal dan tahun baru di di sana tapi sampai hari ini pekerjaan kami belum juga terbayarkan," sambungnya.
Menurut ia, ada sekitar 40 pengusaha/kontraktor GEL yang pekerjaannya belum dibayar, yang mana rata-rata pekerjaannya bernilai Rp500, 300 dan 150 juta. Padahal pekerjaan fisik sudah tuntas 100 persen.
"Kami sudah bertemu pak Sekda dan beliau minta waktu dalam minggu ini untuk menyelesaikan masalah ini. Hanya saja yang menjadi soal, ada beberapa pengusaha yang belum membayar tukang dan bahan bangunan, sehingga mereka terus dikejar," ujarnya.
"Bahkan ada salah satu pengusaha yang rumahnya mau dibakar karena sampai saat ini belum membayar jasa tukang, sehingga kami minta pemerintah bisa segera menyelesaikan permasalah ini, mengingat jika pembayaran di lakukan pada Februari 2019 akan sangat lama," sambungnya. (*)
