Papua No. 1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke, Tiasony Betaubun, menegaskan pihaknya menjamin tak ada perpeloncoan oleh sekolah saat penerimaan siswa-siswi baru.
“Jika ada perpeloncoan dan tindakan kekerasan oleh panitia terhadap siswa-siswi baru, akan saya ambil tindakan tegas. Memang tidak boleh dilakukan dan itu sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir,” kata Betaubun kepada sejumlah wartawan, Senin (8/7/2019).
Dikatakan, saat ini juga telah ada mata pelajaran Pancasila, selain adanya kurikulum tentang kearifan lokal tentang Bahasa Marind.
“Dulunya disebut mata pelajaran PMP. Itu mulai akan diterapkan dalam tahun ajaran baru sekarang,” ujarnya.
Selain itu, menurutnya, pendidikan kebencanaan diajarkan di sekolah zonasi. Juga pendidikan HIV-AIDS yang telah berjalan. Dulunya Merauke menempati ranking pertama di Papua. Namun dalam beberapa tahun terakhir mengalami penurunan hingga ranking tujuh.
“Khusus mata pelajaran Pancasila, perlu diterapkan. Karena etika serta moral kita jatuh akibat Pancasila kurang. Dengan demikian, kurikulum dimaksud harus ada, lantaran sangat penting,” katanya.
Ditambahkan, sejumlah mata pelajaran baru itu akan diterapkan mulai tahun ini di jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA.
“Saya akan melakukan monitoring terhadap pemberlakuan sejumlah mata pelajaran tersebut di sekolah-sekolah,” ungkapnya.
Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Merauke yang membidangi masalah pendidikan, Moses Kaibu, menyambut positif langkah dari pemerintah yang memberlakukan mata pelajaran Pancasila di sekolah-sekolah karena manfaatnya sangat besar.
“Sebagai wakil rakyat, sejumlah mata pelajaran baru yang diterapkan di masing-masing sekolah sudah sangat tepat. Karena pasti banyak hal diajarkan para guru kepada anak didik,” ujarnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
