Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Kesehatan Papua, drg. Aloysius Giyai mengatakan semua daerah di Papua bisa mengalami Kejadian Luar Biasa (KLB) di sektor kesehatan.
Menurutnya, sosialisasi pola hidup masyarakat dan edukasi yang kurang dari setiap kepala daerah kepada masyarakat yang menyebabkan hal tersebut bisa terjadi.
"Semua berpotensi. Kita lihat saja kasus terakhir KLB di Kabupaten Asmat dimana kesadaran masyarakat untuk hidup sehat masih di bawah standar. Ini tugas siapa untuk menyadarkan masyarakat. Yah, pemerintah setempat," kata Giyai kepada Jubi, Selasa (13/11/2018).
Selain Pemkab, dinas kesehatan kabupaten juga harus gencar memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang perilaku hidup sehat.
"Yang terpenting adalah menuju standar nasional soal kesehatan di Papua harus digerjakan secara gotong royong. Dalam artian semua lintas sektor harus sama-sama membangun kesehatan masyarakat," ujarnya.
Dirinya mencontohkan, infrastruktur. Ini tugas dari Dinas Pekerjaan Umum (PU), bagaimana membuka jalan sehingga daerah yang masih terisolasi dapat dijangkau dengan mudah sehingga pelayanan kesehatan dapat bergerak dengan cepat dan tepat sasaran.
"Ini hanya salah satu contoh. Jadi dibutuhkan kerjasama lintas sektor," katanya lagi.
Disinggung perkembangan terakhir masyarakat di Kabupaten Asmat pasca KLB, Giyai mengatakan bahwa saat ini pelayanan kesehatan tetap berjalan dengan baik dan masyarakat semakin paham tentang kesehatan diri.
"Sejak awal KLB kami kirim delapan orang dari Dinkes untuk melakukan pelayanan serta pendampingan kepada Dinkes kabupaten di sana. Tapi sekarang kami tarik mereka kembali ke Jayapura. Delapan bulan mereka bertugas di sana," ujarnya.
Dikatakan, persoalan Asmat dan beberapa daerah yang sempat terjadi KLB merupakan kejadian yang harus dijadikan pelajaran untuk seluruh masyarakat Papua termasuk pengambil kebijakan.
"Mari kita sama-sama membawa Papua lebih baik di sektor kesehatan. Jadi ini bukan hanya tugasnya Dinkes tetapi kita semua," ajak Giyai.
Sekadar informasi, Asmat dilanda gizi buruk dan campak sejak akhir Januari hingga pertengahan Februari 2018. Sebanyak 72 anak meninggal akibat gizi buruk dan campak.
Presiden Joko Widodo menetapkan status kejadian luar biasa untuk Asmat. Pemerintah Kabupaten Asmat mencabut status itu sejak 5 Februari 2018 dengan alasan wabah telah teratasi setelah belasan ribu anak divaksinasi.
Sementara, Bupati Asmat, Elisa Kambu sebelumnya juga pernah menargetkan menyelesaikan masalah campak dalam satu bulan. Dia mengaku sudah menyisir 187 dari 224 kampung untuk mencari anak-anak yang terkena wabah. Anak-anak yang terkena wabah segera dibawa ke kota untuk mendapat penanganan medis yang lebih baik. (*)
