Papua No. 1 News Portal | Jubi
Bangkok, Jubi – Militer Myanmar tetap menolak akses utusan khusus Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) untuk bertemu mantan pemimpin Aung San Suu Kyi yang berada dalam penahanan. Keputusan itu melawan tekanan internasional yang mendesak militer untuk mematuhi rencana perdamaian regional yang disepakati dalam pertemuan para pemimpin ASEAN pada April lalu.
Wakil Jenderal Senior Soe Win, komandan kedua junta yang merebut kekuasaan dari pemerintahan terpilih Suu Kyi sebelumnya mengatakan mengizinkan orang asing mengakses seseorang yang didakwa melakukan kejahatan bertentangan dengan hukum dalam negeri Myanmar.
“Saya percaya tidak ada negara yang akan mengizinkan siapa pun untuk melakukan sesuatu di luar hukum yang ada seperti ini,” kata dia dalam pidato yang dipublikasikan di media pemerintah, Rabu, (3/11/2021).
Baca juga : Myanmar akhirnya bebaskan ratusan tahanan politik
KTT ASEAN gagal desak Junta Myanmar bebaskan Tapol
Inggris sebut Separuh warga Myanmar bisa terinfeksi Covid-19 ini penjelasan
Pernyataan Soe Win disampaikan menyusul KTT ASEAN minggu lalu yang tidak dihadiri oleh Myanmar, sebagai protes atas pengecualian pemimpin junta Min Aung Hlaing dalam pertemuan puncak tersebut karena tidak menghormati kesepakatan damai.
Myanmar disebut melanggar prinsip konsensus dan non-intervensi ASEAN, dan menolak untuk mengirim perwakilan non-politik. Soe Win menolak tuduhan ketidakpatuhan dan mengatakan kesepakatan dengan ASEAN bergantung pada “urusan dalam negeri Myanmar saat ini”, dengan akses utusan khusus ke negara itu “berdasarkan stabilitas internal”.
Bantahan Soe Win disampaikan dalam rapat virtual auditor ASEAN, pada Selasa (2/11/2021), ia mengatakan tuntutan bagi Myanmar yang dibuat pada KTT pekan lalu “mencurigakan melanggar citra solidaritas ASEAN”. (*)
Editor : Edi Faisol
