Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua minta inspektorat kabupaten/kota di wilayahnya, membangun kerjasama dengan aparat penegak hukum dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
"Saya harap inspektorat kabupaten/kota bisa kerja keras dan tanggung jawab dalam mengawasi, membentengi, me-review penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan," kata Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen, di Jayapura, Kamis (8/11/2018).
Ia tekankan inspektorat memiliki kedudukan strategis, yang mana inspektur merupakan leading sector yang harus kuat menjadi benteng pemerintah.
Dengan demikian sangat diperlukan peningkatan kinerja dalam menjalankan tugas memastikan keuangan daerah berjalan baik, sekaligus membantu organisasi perangkat daerah menyusun laporan.
"Ini merupakan peran strategis yang dimiliki oleh inspektorat, sehingga mau tidak mau kualitas personelnya harus ditingkatkan lebih lagi," ujarnya.
Selain itu, inspektorat provinsi dan kabupaten dituntut untuk terus membuat level yang lebih baik, bagaimana mengawasi sistem pengendalian internal dalam lingkungan kerja. Meski ada berbagai tekanan maupun kekuatan yang lebih besar dari pimpinan.
"Selama kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua, Lukas Enembe-Klemen Tinal, di periode lalu, audit dilakukan inspektorat dalam semua aspek penyelenggaraan pemerintahan termasuk di dalamnya Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda," katanya.
"Inspektorat melakukan review semuanya sehingga ketika ada laporan pengaduan masyarakat yang langsung ke APH (Aparat Penegak Hukum), tidak semena-mena untuk kepentingan tertentu," sambungnya.
Inspektur Papua, Anggiat Situmorang, mengatakan sesuai amanat Presiden, Inspektorat Papua wajib naik level, dengan demikian dapat melakukan insurance dan konsultan.
"Apabila sudah naik level maka Inspektorat Papua dapat melakukan preview, audit, konsultasi, monitoring dan evaluasi secara kompetensi," kata Anggiat. (*)
