Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Kadisorda) Provinsi Papua Alexander Kapisa mengatakan, dalam waktu dekat akan ada Instruksi Presiden (Inpres) untuk menopang pelaksanaan Inpres Nomor 10 tahun 2017.
Inpres tersebut menurut Kapisa, akan diupayakan oleh Gubernur Papua Lukas Enembe kala bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari ke depan.
“Penerapan Inpres nomor 10 tahun 2017, menurut Gubernur Lukas masih ada yang kurang dengan berjalannya waktu pelaksanaan PON XX 2020 di tanah Papua, sehingga dalam waktu beberapa hari ke depan bapak gubernur akan melakukan komunikasi dengan Kementerian dan Lembaga terkait,” kata Kapisa kepada Jubi, Minggu (18/8/2019) saat ditemui di Stadion Papua Bangkit, Sentani, Kabupaten Jayapura.
“Dalam waktu dekat ada rancangan Inpres baru, namanya Rancangan Inpres Percepatan. Inpres Percepatan ini untuk mendorong agar dibangun beberapa venue baru yaitu untuk cabor Dayung, Panahan, dan cabor Gateball yang akan dikerjakan oleh Kementerian PU dengan menggunakan dana APBN,” ujarnya.
Kata Kapisa, dalam waktu dekat dirinya dan juga Gubernur Papua akan melapor ke Presiden Joko Widodo, terkait kesiapan Papua sebagai tuan rumah PON.
“Jujur, dari pengamatan kami di Disorda Papua, untuk pembangunan venue semua klaster kita masih di bawah 50 persen, tetapi kita berharap, di tahun ini, kalau kita melihat eksisting (rencana) waktu, kalau diakhir tahun ini saya yakin sudah diatas 50 persen. Karena banyak sekali venue-venue yang sementara on progress (dalam proses pembangunan),” ujarnya.
Dikatakan, dari semua aspek pendekatan komunikasi dan pendekatan manajemen kalau dilaksanakan dengan konsisten dan komitmen, PON Papua akan terlaksana sesuai dengan jadwal yaitu 20 Oktober 2020.
Di pemberitaan arsip.jubi.id sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe akan meminta petunjuk Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat terkait pelaksanaan PON yang rencananya diagendakan pada Oktober 2020.
“Rencananya pada 19 Agustus 2019 kami mau ketemu presiden. Ini agenda nasional bukan daerah. Jadi Presiden bisa dengan kabinet baru. Inpres PON saja, sekarang baru masuk di ibu Puan Maharani (Menko PMK). Ditunda atau tidak, tergantung instruksi presiden nanti,” kata Gubernur Lukas.
Gubernur Lukas mengatakan pernah bertemu Erick Thohir (Ketua Panitia Pelaksana Asian Games 2018) terkait peralatan bekas pesta olahraga se-Asia yang setidaknya bisa dipakai untuk PON 2020. Tapi, peralatan tersebut ternyata sudah dihibahkan ke tiap cabang olah raga.
“Erik mengatakan setidaknya peralatan untuk menggelar pertandingan dalam PON itu dipesan satu tahun sebelumnya. Sementara pelaksanaan PON Papua hampir setahun lagi. Jadi kapan kita belanja? Sementara kita mau pinjam bekas peralatan Asian Games saja sudah tidak ada,” ujarnya.
Wacana penundaan ini, menurut Gubernur bukannya tanpa alasan, mengingat untuk pembangunan infrastruktur PON saja semuanya harus dibangun dari nol. Belum lagi untuk persiapan alat-alat pertandingan yang seharusnya dipersiapkan satu tahun sebelum hari pelaksanaan. Lalu kesiapan atlet dari seribu atlet baru 800 yang terdata.
“Untuk PON saja kita masih butuh anggaran Rp 4 triliun, kecuali negara mau turun tangan,” katanya. (*)
Editor : Edho Sinaga
