Papua No.1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Sekretaris komisi bidang pemerintahan, politik, hukum, keamanan dan hak asasi manusia atau HAM DPR Papua, Feryana Wakerkwa menyatakan budaya masyarakat merupakan satu di antara penyebab sulitnya mengautopsi jenazah korban kekerasan di Bumi Cenderawasih.
Ia mengatakan, autopsi merupakan bagian dari upaya pengungkapan kasus kekerasan, terutama terhadap korban penembakan. Akan tetapi cara itu sulit dilakukan di Papua, apalagi jika korban merupakan warga asli Papua dari wilayah pegunungan.
“Selama ini ketika ada korban kasus penembakan di Papua, jarang bahkan mungkin tak ada keluarga korban yang mau jenazah korban di autopsi,” kata Feryana Wakerkwa kepada Jubi, Kamis (26/11/2020) malam .
Ia mencontohkan upaya mengusut kasus penembakan terhadap Pendeta Yeremias Zanambani, di Kampung Bomba, Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya pada 19 September 2020 silam.
Meski sejak awal direncanakan jenazah korban akan diautopsi, namun hingga kini rencana tersebut belum dapat dilakukan.
“Saya rasa kita tahu bahwa itu (menggali kembali jenazah korban untuk diautopsi) bertentangan dengan budaya masyarakat setempat. Khususnya kami orang [asli Papua dari wilayah] pegunungan,” ucapnya.
Menurut Ketua Panitia Khusus atau Pansus Kemanusiaan DPR Papua itu, ada kepercayaan di kalangan warga Papua di wilayah pegunungan, akan terjadi hal buruk jika makam keluarga yang telah meninggal digali kembali.
“Kami percaya bahwa ketika orang yang sudah meninggal telah dimakamkan, kemudian makamnya digali kembali akan ada lagi yang masuk ke kubur itu (akan ada yang meninggal),” ujarnya.
Akhir Oktober 2020 silam, Ketua Tim Kemanusiaan Provinsi Papua untuk Kasus Kekerasan Terhadap Tokoh Agama di Kabupaten Intan Jaya, Haris Azhar mengatakan keluarga mendiang Pendeta Yeremias Zanambani menolak mengizinkan autopsi.
Haris menjelaskan ada dua alasan keluarga menolak proses autopsi Pendeta Yeremia. Pertama, karena sudah banyak bukti dan kesaksian yang diberikan untuk menghukum pelaku penembakan. Kedua, bertentangan dengan nilai adat yang dijunjung di Papua.
“[Keluarga berpendapat] membuka kembali kuburan bertentangan dengan nilai adat di Papua, bisa berdampak tidak baik bagi keluarga,” kata Haris ketika itu. (*)
