Perusahaan penerbangan milik negara itu telah memasuki kebangkrutan.
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Johannesburg, Jubi– South African Airways (SAA) mungkin harus menangguhkan beberapa penerbangan dan menunda pembayaran gaji, jika pemerintah tidak segera membuat rencana menyediakan bantuan sebesar dua miliar rand atau setara $ 139 juta yang dijanjikan kepada maskapai itu pada bulan lalu.
Seorang pejabat serikat pekerja SAA mengatakan pada Rabu, (15/1/2020) kemarin mengatakan perusahaan penerbangan milik negara itu telah memasuki kebangkrutan. Sejak bulan lalu telah berupaya menyelamatkan perusahaan dan 10 ribu pegawai. Pada saat itu dijanjikan 2 miliar rand dari pemerintah dan 2 miliar rand dari pemberi pinjaman.
Baca juga : FAA larang penerbangan melintas di wilayah Timur Tengah
Gangguan radar hambat penerbangan Selandia Baru
Tetapi serikat pekerja yang diberi tahu oleh ahli yang ditunjuk untuk menyelamatkan perusahaan, mengatakan pemerintah belum dapat memberikan porsi dana dan bahwa 2 miliar rand dari pemberi pinjaman telah habis.
Presiden Gerakan Transportasi Nasional Mashudu Raphetha kepada Reuters menyebut serikat pekerja diberi tahu bahwa aksi penyelamatan bisnis SAA membutuhkan kejelasan dari pemerintah mengenai dana 2 miliar rand yang dijanjikan pada 19 Januari.
Les Matuson dan Siviwe Dongwana, praktisi penyelamat bisnis, mengatakan dalam sebuah pernyataan tetap berharap bahwa suatu mekanisme dapat ditemukan untuk mengatasi kekurangan likuiditas.
“Pemerintah terus menunjukkan dukungannya untuk proses penyelamatan bisnis dan bersama-sama kami sedang mempertimbangkan berbagai skenario untuk menjaga operasional entitas. … Likuidasi SAA bukan merupakan skenario saat ini,” tulis pernyataan itu.
Seorang juru bicara kementerian perusahaan publik tidak segera tersedia untuk memberikan komentar. Namun dalam sebuah pernyataan pada 20 Desember, Matuson dan Dongwana mengatakan ada prospek yang masuk akal untuk menyelamatkan SAA.
SAA adalah salah satu dari beberapa perusahaan negara yang terperosok dalam krisis keuangan setelah hampir satu dasawarsa akibat salah kelola dan korupsi di negara dengan kekuatan ekonomi paling maju di Afrika itu. (*)
Editor Edi Faisol
