Papua No.1 News Portal
Jayapura, Jubi – Pemerintah Inggris menyatakan dukungannya atas kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia ke Papua Barat. Kunjungan Komisioner ini merupakan tuntutan utama negara-negara internasional untuk menghasilkan laporan berbasis bukti tentang situasi hak asasi manusia di West Papua.
Menanggapi pertanyaan dari Alex Sobel MP, Ketua All-Party Parliamentary Group on West Papua, Menteri urusan Asia di Kantor Luar Negeri dan Persemakmuran dan Departemen Pembangunan Internasional Inggris, Nigel Adams menyatakan bahwa Inggris mendukung kunjungan Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (ONHCR) ke Papua.
‘Kedutaan Besar Inggris di Jakarta telah membahas masalah tersebut dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia dan mendorong Indonesia untuk menyetujui kerangka waktu kunjungan tersebut,” kata Adams.
Permintaan Investigasi PBB ke West Papua pertama kali dinyatakan oleh negara-negara anggota Forum Kepulauan Pasifik (PIF) dan Organisasi Negara-negara Afrika, Karibia, dan Pasifik (OACPS).
Dengan pengumuman ini, Inggris telah menjadi negara ke-82 yang secara resmi mendukung proposal tersebut.
Benny Wenda, Ketua United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengatakan dukungan Inggris untuk kunjungan Komisioner Tinggi meningkatkan tekanan pada Indonesia, yang – meskipun menjanjikan bahwa kunjungan ‘sedang dibahas’ – sejauh ini menolak untuk mengizinkan penyelidik PBB ke West Papua.
Pernyataan Inggris itu muncul setelah pembunuhan dan penembakan sejumlah tokoh agama dalam beberapa bulan terakhir. Di antara mereka adalah Pendeta Yeremina Zanambani, yang terbunuh di Kabupaten Intan Jaya pada 19 September. Penyelidikan oleh Komisi Hak Asasi Manusia Indonesia dan kelompok kemanusiaan independen yang berbasis di daerah tersebut menunjukkan bahwa Pendeta Zanambani dibunuh oleh tentara Indonesia. (*)
Transkrip pengumuman Pemerintah Inggris dapat dibaca di sini.
