Mengacu dampak pengrusakan dan bertentangan dengan upaya Inggris memerangi perubahan iklim
Papua No. 1 News Portal | Jubi,
London, Jubi– Inggris diminta agar berhenti mendanai proyek bahan bakar fosil di luar negeri hingga tahun 2021 mendatang. Usulan itu mengacu dampak pengrusakan dan bertentangan dengan upaya Inggris memerangi perubahan iklim.
“Pemerintah menyatakan Inggris adalah satu pemimpin dunia mengenai penanggulangan perubahan iklim,” kata Ketua Komite Audit Lingkungan Hidup, Mary Creagh, dikutip Reuters, Senin, (10/9/2019).
Baca juga : Anak-anak muda dorong perangi perubahan iklim
Sekjen PBB puji advokasi perubahan iklim Pasifik
Warisan dunia di Polinesia Prancis terancam perubahan iklim
Usulan itu ditujukan kepada dukungan keuangan oleh UK Export Fiance (UKEF), disiarkan saat Inggris memperdebatkan rencana untuk menetapkan sasaran iklim yang lebih keras dan tindakan menuju sasaran buangan nol paling lambat pada 2050.
“Tapi di balik layar rancangan dana eksport Inggris menyalurkan miliaran pound uang pembayar pajak kita untuk mengembangkan proyek bahan bakar fosil di negara yang lebih miskin,” kata Mary menambahkan.
Tercatat dalam lima tahun sejak April 2013, UKEF mengalokasikan 96 persen dukungan sektor energinya, atau 2,5 miliar poun sekitar 3,2 miliar dolar AS untuk mendukung proyek bahan bakar fosil.
Hal itu berlawanan dengan upaya Inggris untuk mengurangi gas rumah kaca dan juga beresiko buat pembayar pajak. Banyak perusahaan bisa dibiarkan dengan aset terbengkalai saat sasaran lebih keras pengurangan gas buangan tidak mendorong penggunaan bahan bakar fosil dan saat energi yang terbarukan menjadi lebih murah.
Kesepakatan Iklim Paris, yang disahkan hampir oleh 200 negara pada 2015, menetapkan sasaran jangka-panjang untuk membatasi pemanasan global “di bawah” kenaikan dua derajat Celsius di atas masa pra-industri, dan pada saat yang sama berjuang ke arah sasaran yang lebih keras, cuma 1,5 derajat Celsius. (*)
Editor : Edi Faisol
