Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Jayapura, Jubi – Manager Domestik PT Pertamina MOR VIII Maluku Papua, Probo Prasidahahayu, mengungkapkan perbedaan harga LPG di Papua dan Maluku dengan wilayah Indonesia barat, akibat ketiadaan infrastruktur yang memadai di wilayah ini.
"Ketiadaan infrastruktur tersebut adalah depot dan Stasiun Pengisian Bahan Elpiji (SPBE)," ujar Probo, disela acara Hari Pelanggan Nasional (Harpelnas) 2018, Selasa (4/9/2018).
Diharapkan perbedaan harga karena ongkos angkut dari kilang ke Indonesia timur cukup mahal dapat sedikit teratasi sehingga akan bisa mengurangi perbedaan harga tersebut.
Probo mengemukakan pembangunan storage LPG berberkapasitas 2×1000 MT dengan estimasi waktu penyelesaian adalah 3 tahun ke depan.
“Tahun ini akan bangun depot di Jayapura dan Wayame dan diharapkan masyarakat sekitar akan mendapatkan keuntungan dari hal itu, meski saat ini belum ada perubahan perbedaan harga yang ada di Papua ataupun Maluku,” ujarnya.
Ditanya mengenai efektivitas pembangunan storage, Probo mengemukakan pembangunan tersebut akan membantu mengurangi perbedaan harga yang cukup signifikan seperti di Makassar ataupun Manado.
Probo tak menampik jika dikatakan pembangunan storage LPG tersebut akan dilanjutkan dengan upaya konversi dari pemerintah.
Sumitro, seorang pedagang gorengan, mengaku pasrah jika adanya konversi minyak tanah ke gas sebab setiap harinya dia membutuhkan kurang lebih 10-15 liter minyak tanah.
“Saya ikut saja, sekarang masih ada minyak tanah, ya pakai minyak tanah, sebab ini yang ada jika nantinya ada dan sudah menjadi kewajiban tentunya kita akan pakai LPG,” ujarnya.
Purwani, ibu rumah tangga, mengakui saat ini sedikit agak susah sebab antri harus Subuh untuk mendapatkan minyak tanah di pangkalan, itupun itu harus dikenal oleh penjualnya.
“Jika tidak maka nasib kita akan beli minyak tanah di penjual sekitar pasar Youtefa, dan sangat disayangkan hanya mendapatkan 5-10 liter per rumah,” ujarnya.
Ia pun mengaku pasrah jika nanti adanya konversi minyak tanah akan tetapi ini harus sering disosialisasikan manfaat dan bahayanya serta bagaimana upaya pencegahan kebocoran gas dan lain sebagainya.
“Ini harus dimulai dan dilakukan oleh pemerintah karena butuh proses panjang tidak semua masyarakat juga mau karena bahaya yang mengancam kalau pakai gas,” ujarnya. (*)
