Jayapura, 13/6 (Jubi) – Pemerintah seharusnya memberikan informasi yang maksimal terhadap kesehatan reproduksi dan seksual (kespro) untuk remaja.
“Pemerintah memang sudah melakukan banyak hal tetapi belum menyentuh substansi persoalan kespro itu sendiri,” kata Robby Tompunu, Manajer Program Advocacy Sexual and Reproductive Health and Rights PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia) Daerah Papua, saat ditemui arsip.jubi.id, di Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Kamis (13/6).
Karena itu, pihaknya akan melakukan Training Advocacy untuk Forum Aliansi Multistakeholder, dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dalam memahami situasi kesehatan reproduksi dan seksual remaja di Papua dan pada faktor determinannya.
Selain itu, dimaksud untuk meningkatkan kemampuan Forum Aliansi Stakeholder untuk advokasi kebijakan dalam anggaran kesehatan reproduksi remaja. Pelatihan akan diikuti sekitar 25 orang dari Kabupaten Biak Numfor, Keerom, Kabupaten Jayapura, Kota Jayapura dan Provinsi Papua, akan dilaksanakan di Kotaraja, 17-20 Juni 2013.
Pelatihan, kata dia, juga untuk menekan pemerintah agar bisa memberikan dampak yang serius terhadap masalah kesehatan reproduksi seksual masyarakat, terutama remaja.
Mengacu pada lima hak reproduksi dan kesehatan seksual, seperti, hak menjadi diri sendiri, hak mendapatkan informasi, hak untuk dilindungi dan melidungi, hak untuk mendapatkan layanan kesehatan dan hak untuk dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pemerintah, menurut Robby, apa yang dilakukan pemerintah belum menjawab lima hak remaja.
“Contohnya hak untuk mendapatkan informasi. Remaja seolah dipaksa mencari informasi, padahal seharusnya disediakan sehingga dengan mudah diakses,’ kata dia.
Menurut dia, dari survei pihaknya, sumber informasi kespro (kesehatan reproduksi) remaja diperoleh dari teman sebaya, media massa, guru dan orangtua. Namun informasi dari sumber tersebut belum lengkap. Artinya, belum menjawab persoalan remaja. (Jubi/Timoteus Marten)
