Papua No. 1 News Portal | Jubi,
Nabire, Jubi – Masyrakat adat lebih memilih pembangunan dibanding ide pemekaran Provinsi Papua Tengah. Pembangunan dalam berbagai aspek sangat dibutuhkan oleh semua komponen masyarakat yang bermuara pada peningkatan kualitas hidup masyarakat .
“Ini merupakan kewajiban pemerintah untuk membangun seluruh wilayah kekuasaan termasuk Papua,” kata Ketua Dewan Adat Wilayah (DAW) Meepago, Oktovianus Pekei, kepada Jubi di Nabire, Minggu, (21/1/2018).
Ia menilai saat ini pemekaran daerah bukan kebutuhan masyarakat, Pekei berharap pemerintah daerah harus berpikir kebijakan yang berpihak pada masyarakat pribumi. “Karena masyarakat pribumi justru membutuhkan pembangunan, bukan pemekaran,” kata Pekei menambahkan.
Pembangunan yang ia maksud itu adalah yang berorientasi pada manusia, bukan pembangunan yang berorientasi pada infrastruktur. Ia berharap pembangunan mampu menjamin kesehatan keselamatan manusia, pemerataan pendidikan, peningkatan kualitas, dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Ide pemekaran itu dinilai belum sesuai dengan kondisi masyarakat Papua , apa lagi otonomi khusus yang masih di harapkan berpihak kepada masyarakat Papua. Pekei mempertanyakan sejumlah tokoh yang menginginkan pemekaran Provinsi Papua Tengah.
“Karena selama ini belum ada jaminan dan perlindungan serta memberdayakan masyarakat,” katanya.
Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa menyatakan tak mempersoalkan jika masyarakat Papua Tengah menghendaki memekarkan provinsi. "Bagi saya soal pemekaran Provinsi Papua Tengah itu tergantung masyarakat,” kata Dumuopa. (*)
