Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Hingga 19 Januari 2021 mendatang, Pemerintah Provinsi Papua masih memberlakukan hari kerja bergiliran bagi seluruh Aparatur Sipil Negara atau ASN. Pada hari kerja pertama tahun 2021 pada Senin (4/1/2021), suasana Kantor Gubernur Papua di Jalan Soa-Siu Dok II, Kota Jayapura, masih terlihat sepi.
“Pagi ini memang ada pegawai yang masuk dan tidak. Sebab shift [hari] kerja masih berlaku,” kata Penjabat Sekretaris Daerah Papua, Doren Wakerkwa di Jayapura, Senin.
Menurutnya, kebijakan hari kerja bergiliran itu masih akan terus di evaluasi, mengingat pandemi COVID-19 masih meluas di Bumi Cenderawasih. Evaluasi itu meliputi tingkat kesembuhan pasien COVID-19 dan tingkat transmisi atau penularan lokal.
“Nanti kami lihat perkembangan COVID-19 bagaimana. Apa grafik masih naik atau tidak. Begitu juga tingkat kesembuhannya seperti apa, transmisi lokalnya seperti apa, hasilnya itu kami ikuti semua. Jadi, itu yang menentukan diperpanjang atau tidak. Kami menyesuaikan itu,” ujarnya.
Baca juga: 14.680 dosis vaksin COVID-19 tiba di Papua
Saat ditanya soal agenda kerja 2021, Wakerkwa menyatakan beberapa proses lelang proyek dan program yang dibiayai Dana Alokasi Khusus (DAK) sudah dilakukan pada Desember 2020. Proses lelang untuk pekerjaan lainnya yang dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua 2021 baru akan dilakukan setelah liburan Natal dan Tahun Baru, karena harus disesuaikan dengan hasil pembahasan APBD 2021.
“Pembahasan APBD 2021 sudah selesai. Pemerintah kabupaten/kota sudah melakukan evaluasi dengan pemerintah provinsi, lewat badan keuangan. Kembali ke daerah, harmonisasi dilakukan, baru mereka bisa lakukan pelelangan itu,” jelasnya.
Staf di Biro Umum dan Protokol Sekretariat Daerah Provinsi Papua, Nandus mengakui suasana kerja pada masa pandemi COVID-19 jauh berbeda, antara lain karena banyak pekerjaan dikerjakan di rumah. Akan tetapi, Nandus menyatakan hal itu tidak menyurutkan semangat kerjanya.
“Ketika bekerja di rumah, tentu konsentrasi akan terpecah, baik soal mengurus anak untuk belajar online, maupun hal-hal lainnya. Akan tetapi, meskipun bekerja dari rumah, sebagai abdi negara kami harus tetap profesional,” katanya.
Nandus berharap pandemi COVID-19 bisa berlalu dengan adanya vaksin penyakit itu. Meskipun demikian, Nandus menyatakan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan tetap diperlukan. “Mari kita terapkan protokol kesehatan pada setiap aktivitas, [sehingga] kehidupan normal bisa kembali kita jalani lagi,” ujarnya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G