Hakim-hakim Samoa ingatkan pemerintah tentang pengadilan khusus urusan tanah

Gedung Pengadilan di Mulinu’u. - Samoa Observer/ Aufai Areta Areta
Gedung Pengadilan di Mulinu’u. – Samoa Observer/ Aufai Areta Areta

Papua No. 1 News Portal | Jubi

Apia, Jubi – Lembaga kehakiman di Samoa telah mengungkapkan kekhawatirannya mengenai risiko yang ada perubahan terhadap sistem pengadilan oleh Pemerintah, termasuk pembentukan pengadilan khusus untuk tanah dan haknya, Lands and Titles Court (LTC), yang diharapkan akan independen dari pengadilan umum.

Read More

“Pandangan bersama lembaga kejaksaan Samoa itu dituangkan dalam suatu kepada Direktur Eksekutif Komisi Reformasi Hukum Samoa, Teleiai Dr. Lalotoa Mulitalo, tertanggal 6 April 2020.

Salinan surat yang diperoleh oleh koran Sunday Samoa ditandatangani oleh Pejabat Plt. Ketua Mahkamah Agung, Vui Clarence Nelson, Hakim Agung Niava Mata Tuatagaloa, Hakim Agung Tafaoimalo Leilani Tuala-Warren, Hakim Agung Leiataualesa Daryl Clarke, Hakim Agung Fepulea’i Ameperosa Roma, Hakim Talasa Atoa-Saaga, Hakim Alalatoa Rosella Papalii, Hakim Leota Ray Schuster dan Hakim Loau Donald Kerslake.

Tanggapan dari kejaksaan itu muncul setelah rencana untuk membentuk struktur peradilan negara yang baru diperkenalkan oleh Perdana Menteri Tuilaepa Dr. Sa’ilele Malielegaoi di Parlemen bulan lalu.

Di bawah proposal itu, LTC akan memiliki sistem pengadilan yang paralel dan independen, termasuk Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi untuk Banding sendiri, menghapuskan jalur untuk naik banding dari putusan LTC ke Mahkamah Agung.

Namun anggota-anggota lembaga kehakiman itu memperingatkan pemerintah agar tidak memisahkan sistem pengadilan negara itu. Mereka juga memperingatkan tentang pentingnya menjaga Konstitusi samoa dan kearifan yang digunakan oleh leluhur Samoa ketika mereka menyusun konstitusi itu.

Kelompok hakim itu juga merekomendasikan agar RUU Amandemen Konstitusi 2020 dibatalkan sepenuhnya, begitu juga dengan RUU Peradilan 2020, sampai konsekuensinya dapat dipertimbangkan dengan lebih dalam – termasuk melalui proses konsultasi yang meluas.

Mereka juga percaya proposal itu riskan mengingat potensi pengaruhnya yang meluas pada semua pengadilan di negara itu. “Apa yang tidak rusak tidak perlu diperbaiki.” (Samoa Observer)

 

Editor: Kristianto Galuwo

Related posts

Leave a Reply