Papua No. 1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Para guru SMA/SMK di Jayawijaya mengeluh.Hingga kini uang insentif atau tunjangan mereka belum dibayarkan sejak triwulan kedua hingga empat tahun 2018. Awal 2019 juga belum dibayarkan.
Yordan Tabuni salah satu guru SMA di Wamena menyebutkan, ia mewakili rekan-rekan guru lainnya memertanyakan pembayaran insentif yang belum diterima sejak April 2018 hingga saat ini.
Menurutnya, sesuai surat edaran gubernur Papua jika pembayaran insentif guru SMA/SMK di 2018 masih menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten/kota.
Untuk itu kata Tabuni, sekitar April atau Mei 2018 sebelum pelaksanaan Ujian Nasional para guru telah bertemu dengan bupati Jayawijaya,Komisi V DPR Papua dan pemerintah daerah. Sisa insentif dinyatakan bakal dibayar usai perubahan anggaran dibahas di DPRD.
“Kami menunggu sidang yang rencana dilakukan bulan ini, apabila belum ditetapkan juga untuk pembayaran sisa delapan bulan di 2018 belum dilakukan, kami akan tetap kembali aksi ke bupati. Karena sudah ada janji , bila perlu mogok,” katanya kepada wartawan di Wamena, Minggu (22/9/2019).
Sedangkan untuk tunjangan insentif 2019 – setelah status para guru SMA/SMK dialihkan ke provinsi- dari Januari sampai detik ini tidak ada pembayaran sama sekali. Apalagi sudah masuk ke triwulan terakhir.
Untuk itu kata Tabuni, ia bersama sejumlah guru SMA/SMK di Jayawijaya akan ke Jayapura dalam minggu ini bertemu Komisi V DPR Papua, dan dewan provinsi siap memfasilitasi untuk bertemu gubernur atau kepala dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi.
“Kami akan katakan kepada mereka jika hingga akhir bulan ini belum terealisasi lagi, kami kembali kumpulkan teman-teman dan siap mogok mengajar, tutup semua SMA/SMK di Jayawijaya, bayar dulu baru buka sekolah lagi,” katanya.
Padahal tambah Tabuni, setiap guru SMA/SMK sejak tahun lalu selalu diminta laporan kinerja dan dikirimkan ke provinsi, tetapi laporan yang selalu rutin dikirim itu pun tidak ada kejelasan untuk pembayaran.
Setiap triwulan provinsi selalu meminta laporan kinerja dan sudah dikirim ke provinsi, di 2019 ini dari triwulan I hingga III sudah dikirim, tetapi triwulan IV ini tidak dikirim.
“Bukan malas buat, kita sudah siapkan. Hanya saja laporan pertama, kedua, ketiga sudah buat dan kirim tetapi tidak bayar, apalagi harus dijilid dan itu butuh uang juga,” kata Tabuni.
Sementara seorang guru SMA lainya yang enggan dipublikasikan namanya, mengaku ia enggan memberikan laporan kinerja triwulan ke empat 2019. Karena di triwulan sebelumnya juga tidak ada kejelasan.
“Kami hanya takut jangan sampai laporan kinerja yang sudah dibuat dan kirim ke provinsi itu, dijadikan bukti jika telah dilakukan pembayaran, padahal belum sama sekali,” katanya. (*)
Editor: Syam Terrajana
