Gubernur Papua : Presiden sampaikan jangan ada penumpang gelap dalam divestasi Freeport

Papua No. 1 News Portal | Jubi ,

Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe usai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta kepada wartawan mengatakan Presiden Jokowi menekankan tidak boleh ada "penumpang gelap" dalam proses akuisisi PT. Freeport Indonesia.

"Yang kami sampaikan adalah keinginan rakyat Papua agar proses divestasi Freeport oleh Inalum ini sesuai dengan kesepakatan awal," ungkap Gubernur Enembe, Kamis (29/11/2018).

Lanjut Enembe, Presiden Jokowi sendiri yang memimpin rapat terbatas tersebut. Dalam rapat tersebut, Jokowi menekankan proses divestasi PT. Freeport Indonesia harus selesai pada bulan Desember tahun ini.

"Presiden tekankan agar proses divestasi ini memperhatikan hak orang Papua. 10 persen saham itu harus diperhatikan sangat hati-hati. Jangan sampai ada penumpang gelap dalam divestasi ini. Kita tidak perlu ragu, presiden sendiri yang mengkawal itu," jelas Gubernur Enembe.

Mengenai perusahaan bernama Indocooper yang menjadi polemik sebelumnya, Enembe mengaku sudah memahami posisi perusahaan tersebut. Menurutnya, sesuai penjelasan dalam rapat terbatas, Indocooper ini adalah perusahaan yang sudah dibeli oleh Inalum. Perusahaan ini disertakan dalam skema divestasi agar mempermudah proses akuisisi.

"Saya memahami keinginan presiden itu. Kita masih punya hak 10 persen daham dan kita masih punya hak dalam pembicaraan agenda-agenda Freeport selanjutnya," lanjut Enembe.

Dalam rapat terbatas ini, Presiden menyampaikan ada beberapa tahap lanjutan yang masih perlu penyesuaian yang perlu dipercepat.

"Terkait hal itu saya minta laporan mengenai perkembangan beberapa yang masih perlu segera dituntaskan," kata Presiden.

Diantara hal-hal yang perlu dituntaskan segera itu antara lain penyelesaan isu lingkungan, masalah limbah, masalah tailing. Kemudian juga isu perubahan kontrak karya menjadi IUPK. Lalu kepemilikan saham pemerintah Provinsi Papua dan Kabupaten Mimika dan juga hal-hal yang terkait dengan jaminan fiskal, perpajakan, royalti, stabilitas investasi.

Rapat terbatas terkait divestasi PT. Freeport ini dihadiri jug oleh sejumlah pejabat terkait mulai dari Menko Darmin Nasution, Menko Maritim Luhut Pandjaitan, Menteri BUMN Rini Soemarno, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri LHK Siti Nurbaya dan Dirut PT Inalum Budi Gunadi Sadikin. (*)

Related posts

Leave a Reply