Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Gubernur Papua, Lukas Enembe mengganti sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Pemerintah Provinsi Papua pada Jumat (20/8/2021). Sejumlah pimpinan OPD yang diganti itu termasuk Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa, serta Direktur RSUD Jayapura.
Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan para pimpinan baru OPD Pemerintah Provinsi Papua berlangsung di Gedung Negara, Kota Jayapura, Jumat. Saat memberikan arahannya, Gubernur Lukas Enembe meluapkan kemarahannya hingga menangis. Sikap emosional Gubernur itu didasari kekecewaannya atas kinerja sejumlah OPD yang dinilainya tak maksimal melayani masyarakat.
Protasius Lobya ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Papua, menggantikan Christian Sohilait. Sedangkan Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Papua dijabat Debora Diana Salossa yang menggantikan Yorem B Wanimbo. Anton Tony Motte ditunjuk menjadi Direktur RSUD Jayapura, menggantikan Aloysius Giyai.
Baca juga: Gubernur Lukas Enembe minta generasi muda semangat membangun Papua
Juru Bicara Gubernur Papua, Muhammad Rifai Darus di Jayapura pada Jumat mengatakan salah satu hal yang disoroti Gubernur dalam arahannya adalah kualitas pelayanan di RSUD Jayapura. “Gubernur sangat emosional, sebab beliau melakukan beberapa inspeksi mendadak di RSUD Jayapura, merasakan betul proses pelayanan kepada masyarakat,” katanya.
Rifai menyatakan Gubernur meminta para pejabat baru segera membenahi OPD masing-masing, dan menghindari urusan yang berbau proyek atau kegiatan infrastruktur. Para pejabat yang baru diharapkan fokus meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Gubernur ingin kucuran dana besar yang mengalir ke RSUD Jayapura sebagai rumah sakit pemerintah digunakan dengan baik untuk kepentingan pelayanan. Apalagi RSUD Jayapura adalah rumah sakit rujukan yang menjadi harapan semua kabupaten/kota di Papua,” ujarnya.
Baca juga: Tamu yang akan bertemu Gubernur Papua wajib tunjukan hasil PCR negatif
Rifai menyatakan Gubernur juga menginginkan adanya pembenahan Biro Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ). BPBJ dinilai Gubernur sebagai bagian yang sangat penting dalam mengatur berbagai proyek di Papua.
“Selama ini Papua dicap sebagai salah satu daerah dengan kasus korupsi yang tinggi. Karena itu, beliau ingin BPBJ berjalan sesuai regulasi yang ada. Gubernur juga minta para pejabat tak berpikir lagi soal fee proyek dan sebagainya, karena sudah ada gaji dan tunjangan,” katanya.
Menurutnya, Gubernur juga menyinggung kasus dugaan pelanggaran hukum di Dinas Pendidikan. Rifai menyatakan Gubernur menunjuk pejabat baru agar penyelenggaraan pendidikan tak mengalami hambatan. “Pendidikan salah satu bagian penting dalam amanah Undang-undang Otonomi Khusus. Gubernur mengganti pejabat agar lebih fokus pada dunia pendidikan,” katanya. (*)
Editor: Aryo Wisanggeni G
