Jubi | Portal Berita Tanah Papua No. 1,
Denpasar, Jubi – Gubernur Bali Made Mangku Pastika meminta 1.000 aparatur sipil negara yang diterjunkan untuk serius melakukan monitoring dan evaluasi pengecekan dana hibah dan bansos yang diterima masyarakat.
"Jadi tugas tim adalah memonitor, mengevaluasi dan memperbaiki, kalau masih bisa, ya diperbaiki," kata Pastika saat memberikan pengarahan umum kepada tim monitoring dan evaluasi dari pemprov setempat, di Depasar, Kamis (13/10/2016).
Tim yang melibatkan 1.000 ASN ini akan segera turun ke seluruh pelosok Bali mulai 16 hingga 23 Oktober 2016. Saat ini terdapat 5.000 proposal dana bansos dan hibah yang ditangani Pemprov Bali dan lebih dari 1.000 proposal sudah cair dengan jumlah hampir ratusan miliar rupiah.
Menurut dia, dana hibah dan bansos memiliki titik lemah terjadinya salah kelola karena masyarakat penerimanya belum tentu paham tata cara pengelolaannya.
"Hibah dan bansos ini melibatkan masyarakat yang kesemuanya belum tentu mengerti Norma, Standar, Prosedur dan Kriterianya (NSPK), walaupun di dalam nota hibah tersebut sudah dicantumkan, namun belum tentu mereka benar-benar mengerti bagaimana mengelola uang itu dan mempertanggungjawabkannya," ujarnya.
Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab masyarakat yang mengajukan proposal namun juga tanggung jawab dari pemerintah.
Sementara itu, Inspektur Provinsi Bali Ketut Teneng selaku SKPD yang membidangi kegiatan monitoring dan evaluasi bantuan dana hibah dan bansos tersebut menyatakan bahwa pengelolaan keuangan tersebut adalah tanggung jawab semua lini di Pemprov Bali bukan hanya tanggung jawab dari SKPD yang memiliki hibah dan bansos.
Untuk tahap pertama, monitoring dan evaluasi tersebut diharapkan sudah bergerak mulai tanggal 16 Oktober sampai dengan 23 Oktober dan kemudian laporannya dilaporkan melalui sekretariat masing-masing dan akan diverifikasi di Inspektorat. (*)
