Papua No.1 News Portal | Jubi
Kaledonia Baru, Jubi – Sebuah gerakan baru yang mengadvokasi kedaulatan telah diluncurkan di Kaledonia Baru, dua minggu sebelum referendum kemerdekaan dari Prancis.
Perwakilan dari dua partai kecil mengadakan Kongres pembentukan Gerakan Nasionalis untuk Kedaulatan Kanaky, atau MSNK.
Gerakan baru ini termasuk partai MNIS dan juga Partai Buruh, yang terkait dengan serikat USTKE.
Pertemuan MSNK memilih Louis Kotra Uregei sebagai presidennya.
Sebelumnya Kotra Uregei mengatakan gerakan FLNKS pro-kemerdekaan selama bertahun-tahun telah menjauh dari misi aslinya, menyamakannya dengan kartel politik.
Kampanye referendum resmi diluncurkan
Kampanye resmi telah dibuka Senin (21/9) untuk referendum Kaledonia Baru terkait kemerdekaannya dari Prancis.
Enam formasi politik secara resmi diberi wewenang untuk berkampanye untuk pemungutan suara pada 4 Oktober mendatang dimana 180.000 pemilih akan ditanya apakah mereka ingin wilayah itu mendapatkan kedaulatan penuh.
Tiga kelompok pro kemerdekaan dan tiga yang pro-status quo sedang bertanding.
Kampanye media tunduk pada kontrol yang dipimpin oleh Dewan Tinggi Audiovisual untuk memastikan pluralitas dan kepatuhan terhadap standar kampanye.
Pada 2018, untuk tiga kemungkinan referendum di bawah Kesepakatan Noumea, 57 persen memilih menentang kemerdekaan.
Jika pemilih kembali menolak kemerdekaan, pemungutan suara ketiga dapat dilakukan pada 2022.
Tidak ada hasil jajak pendapat yang dirilis dalam enam bulan terakhir.
Kaledonia Baru dimasukkan dalam daftar dekolonisasi PBB pada 1986. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
