Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Komnas HAM RI menyatakan ratusan siswa sekolah satu atap SD dan SMP di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua tidak bersekolah selama beberapa bulan terakhir. Kondisi itu terjadi karena gedung sekolah mereka ditempati TNI yang bertugas di sana.
“Kami juga menemukan sekolah di Hitadipa itu sudah sekian bulan tidak sekolah. Muridnya jumlahnya sekitar 100 orang. Ketika kami di sana ada kepala sekolahnya bilang, sekolahnya dipakai untuk pos persiapan tentara (Koramil persiapan),” kata Komisioner Pemantau dan Penyelidikan Komnas HAM RI, Choirul Anam, saat bertemu Panitia Khusus atau Pansus Kemanusiaan DPR Papua, Jumat sore, (16/10/2020).
Baca juga : PAHAM Papua: Komnas HAM RI harus usut kasus penembakan Pendeta Zanambani
LBH Papua desak Komnas HAM RI investigasi penembakan Nduga
LBH Papua desak Komnas HAM RI investigasi penembakan Nduga
Tim Komnas HAM RI mengunjungi Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya beberapa hari lalu, untuk menginvestigasi kasus penembakan yang menewaskan Pendeta (Pdt) Yeremias Zanambani, 19 September 2020 silam.
Menurut Choirul, selain kasus kekerasan di Intan Jaya, Komnas HAM RI juga memperhatikan kondisi pendidikan yang dinilai penting kaitanya dengan masa depan generasi Papua.
“Membangun negara, membangun bangsa, membangun dunia, dan membangun manusia titik kawalnya ya pendidikan,” ujar Khoirul menegaskan.
Choirul mengatakan apapun yang terjadi mestinya sektor pendidikan tetap diperhatikan karena sekolah adalah masa depan generasi Papua. Ia menegaskan jika hak-hak pendidikan sudah tidak ada, maka jangan bermimpi kita bisa maju.
“Jangan pernah bermimpi bisa sejahtera,” kata Khoirul menambahkan.
Choirul Anam berharap masalah tersebut juga menjadi atensi Pansus Kemanusiaan DPR Papua. Ia menyatakan juga akan menyampaikannya ke Menkopolhukam serta Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
“Itu atensi besar kami selain soal-soal kasus kekerasan. Kami mohon ini juga jadi atensi Pansus [Kemusiaan DPR Papua]. Salah satu cara melawan ketakutan adalah menyelenggarakan pendidikan dengan damai,” katanya.
Anggota Komisi bidang keamanan, hukum dan HAM DPR Papua, Laurenzus Kadepa berharap Komnas HAM RI dan Pansus Kemanusiaan DPR Papua dapat bersinergi. Kedua pihak mesti saling mendukung menyelesaikan berbagai masalah kemanusiaan di Intan Jaya, dan Papua secara umum.
“Saya harap Pansus dan Komnas HAM bisa bisa menjawab kepercayaan masyarakat. Tim lain ini hanya untuk mengaburkan masalah,” kata Kadepa. (*)
Editor : Edi Faisol
