Jayapura, Jubi – Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal menyambut baik terbentuknya Forum Sekretaris Daerah (Sekda) kabupaten/kota se-Papua yang telah dikukuhkan pada Rabu (23/5/2019) malam.
Organisasi ini diketuai Sekda Kabupaten Keerom Blasius Waluyo Sejati. Tinal berharap, forum ini bisa meningkatkan kapasitas, kualitas dan menjaga komunikasi.
“Sekda merupakan tangan kanan dari pemerintah di daerah ini. Untuk itu, saya berharap forum ini banyak munculkan hal-hal positif yang bisa nantinya dilahirkan buat kepentingan internal dan kepentingan pelayanan masyarakat sebagai fungsi kerja kita bersama,” kata Klemen Tinal, di Jayapura kemarin.
Ia katakan, sebagai seorang senior, Sekda harus mampu menunjukan kapasitas dan kualitas cara melayani, sehingga para pegawai bisa segani bukan saja dari segi jabatan, tapi juga segan karena kapasitas.
“Kapasitas itu lebih penting daripada kualitas, karena kapasitas itu didapatkan saat baru masuk dan jatuh bangun susah senang itu membentuk para sekda menjadi kuat,” ujarnya.
Menanggapi itu, dirinya meminta para Sekda melalui forum bisa menjalankan fungsinya secara baik, karena banyak hal-hal yang baik dan besar yang akan dilakukan, termasuk juga keuntungan bagi pegawai.
“Organisasi ini harus berjalan dengan baik, mengingat keberadaan masing-masing Sekda jaraknya cukup jauh sehingga memerlukan komunikasi yang baik. Dengan begitu ide-ide yang baik dan menjadi contoh provinsi lain di Indonesia,” ucapnya.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen, mengatakan tujuan pembentukan forum Sekda adalah agar dalam penyelengaraan pemerintahan, khususnya membantu kepala daerah baik gubernur maupun bupati dan wali kota bisa berjalan dengan baik.
“Dengan ada forum ini kami harapkan sesama sekda bisa saling membantu dan bersatu padu dalam penyelenggaraan pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten/kota se-Papua,” kata Hery.
Menurut ia, adanya Forum Sekda juga nantinya bakal menampung serta membahas agenda kepegawaian maupun netralitas ASN.
“Ini sangat penting dan perlu segera diwujudkan. Sebab saat ini, ada kesan antara pemerintah provinsi serta kabupaten dan kota tidak kompak atau tidak jalan seirama,” ujarnya. (*)
Editor: Syam Terrajana
