Papua No.1 News Portal | Jubi
Nauru, Jubi – Presiden Nauru telah merilis sebagian dari dokumen hasil pemeriksaan yang sebelumnya dirahasiakan. Dokumen ini menjabarkan hasil penyelidikan tuduhan adanya penyalahgunaan wewenang di Universitas Pasifik Selatan (University of the South Pacific/ USP), sang presiden menguak isi laporan itu untuk membela Profesor Pal Ahluwalia, rektor dari institusi tersebut.
Presiden Lionel Aingimea membeberkan bagian dari laporan itu, yang dikenal sebagai laporan BDO, di hadapan parlemen Nauru, dan menekanbah bahwa itu membuktikan ada pelanggaran terhadap peraturan universitas, perilaku yang tidak etis, dan penyalahgunaan keuangan oleh kepemimpinan yang sebelumnya.
Profesor Pal Ahluwalia pertama kali mengangkat tuduhan terhadap pendahulunya, Rajesh Chandra dan sejumlah oknum lainnya, pada tahun 2019, setelah ia diangkat menjadi rektor USP. Ini lalu memicu pemeriksaan oleh firma keuangan, BDO.
Tindakannya itu membuat pemerintah Fiji kesal dan negara itu pun secara paksa mendeportasi Profesor Ahluwalia dan istrinya pada bulan Februari lalu, menerangkan bahwa keduanya telah melanggar UU keimigrasian Fiji, namun tidak pernah mengungkapkan pasal dan ayat tertentu.
Tetapi baru-baru ini Dewan USP kembali mengangkatnya untuk memegang jabatan tersebut dan mengizinkannya untuk melakukan tugas dan tanggung jawabnya dari kampus lain universitas regional itu yang berada di Samoa, bukan dari kampus utama di Suva.
“Sudah jelas dia didukung oleh staf, mahasiswa, dan alumni USP… seperti yang ditunjukkan oleh besarnya dukungan terdapat beliau di seluruh wilayah,” tegas Presiden Aingimea, yang dulunya juga mengajar di USP.
Aingimea juga menyinggung Jaksa Agung Fiji, Aiyaz Sayed-Khaiyum, yang bulan lalu menyatakan pengangkatan kembali Profesor Pal sebagai keputusan yang ilegal dan mengatakan pemerintah Fiji akan menahan pendanaan mereka untuk USP.
“Langkah ini dipandang sebagai langkah yang memecah belah dan pengabaian terhadap regionalisme… USP perlu setiap anggota negara yang bergabung untuk memberikan kontribusinya,” tegas Aingimea.
“USP sebagai regional itu bukan milik satu negara saja,” ujarnya. (ABC/PACNEWS)
Editor: Kristianto Galuwo
