Fase kedua proyek KTP nasional Samoa diresmikan oleh PM Tuilaepa

Seumalo Aleki Solomona yang berusia 70 tahun memegang kartu tanda pengenal pensiunnya. - Samoa Observer/ Areta Areta

| Papua No.1 News Portal | Jubi

Apia, Jubi – Perdana Menteri Samoa, Tuilaepa Dr. Sa’ilele Malielegaoi, telah meyakinkan warganya bahwa kartu tanda identitas nasional akan segera menjadi kenyataan bagi negara itu.

Read More

Berbicara pada saat peluncuran fase kedua proyek itu melalui streaming daring dengan kontraktornya, perusahaan asal Norwegia, Tuilaepa mengemukakan berbagai alasan mengapa Samoa harus memiliki versinya untuk kartu identitas ’jaminan sosial’ ala Amerika Serikat.

“Dengan perubahan teknologi yang disertai dengan pertumbuhan ekonomi negara ini, ini adalah waktu yang tepat,” tegasnya.

Proyek Kartu Identitas Nasional sudah diajukan pada tahun 2017, tetapi proyek ini lalu dihambat oleh keterbatasan dana, sampai proyek ini menerima dukungan penuh dalam bentuk bantuan dana dari Bank Dunia pada 2018.

Tuilaepa menekankan bahwa kartu identifikasi nasional ini lebih dari sekedar investasi yang hemat biaya yang akan menciptakan lapangan pekerjaan baru bagi banyak orang Samoa.

Ia juga menerangkan bahwa Inisiatif dokumen Identifikasi Nasional ini akan meningkatkan efektifitas pemberian pelayanan publik dengan mengganti kartu pemilih untuk pemilu dan kartu identifikasi medis, dan layanan lain termasuk jaminan pensiun Samoa, National Provident Fund Identification.

Pemerintah Samoa juga sedang menantu hasil penelitian yang sedang diadakan untuk menentukan apakah kartu identifikasi yang baru itu dapat digunakan untuk tujuan imigrasi atau paspor, tambah Tuilaepa.

“Sistem yang ada saat ini dimana kartu identifikasi diterbitkan berdasarkan berbagai sumber dokumen yang perlu diverifikasi, yang tidak terbatas pada akta kelahiran, mudah disusupi oleh kriminal,” Tuilaepa lebih lanjut menegaskan. “Tetapi jika kita memiliki kartu identifikasi nasional elektronik sendiri, keamanan kita akan sulit untuk dibobol.”

Tuilaepa juga menyinggung kebiasaan keluarga-keluarga yang memilih nama belakang mereka sendiri, ini adalah persoalan yang telah dihadapi kementerian-kementerian pemerintah selama bertahun-tahun, karena ini menyebabkan banyaknya identitas yang tidak sesuai dengan sistem pemerintah.

“Semakin banyak nama keluarga yang dapat digunakan seseorang, semakin tinggi kesempatan bagi mereka untuk memanipulasi sistem, melakukan penipuan dan pencurian,” ungkap Tuilaepa.

Tetapi dengan sistem tunggal kartu Identifikasi Nasional untuk merekam dan melacak setiap orang Samoa, penyimpangan yang muncul dari perbedaan tersebut dapat diatasi.

Konsultasi publik mengenai proyek tersebut telah dilaksanakan pada Selasa dan Rabu kemarin. (Samoa Observer)

 

Reporter: Elisabeth Giay

Editor: Kristianto Galuwo

Related posts

Leave a Reply