Papua No.1 News Portal | Jubi
Nabire, Jubi – Puluhan tenaga kesehatan (Nakes) yang terdiri dari Dokter, perawat dan staf, serta tenaga honor Pemkab, di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nabire melakukan aksi mogok kerja pada siang Rabu siang (30/6/2021) sekitar pukul 11.00 hingga 15.00 WIT.
Para Nakes siang itu meminta Direktur RS Nabire, Dokter Andreas Pekei, untuk menghadirkan Penjabat Bupati Nabire, Dokter Anton Tony Mote guna memberikan penjelasan tentang belum dibayarnya honor dan intensif pegawai yang sudah menunggak selama enam bulan terhitung sejak Januari 2021.
Direktur RS Nabire, Dokter Andreas Pekei menjelaskan, tuntutan dimaksud adalah intensif ASN, intensif dokter, intensif risiko uang jaga dokter yang belum dibayar Pemkab Nabire.
“Aksi ini tidak seharusnya tidak boleh sampai terjadi tapi karena sudah terlalu lama sehingga nakes tidak menahan diri dan emosi,” jelas Dokter Pekei.
Menurutnya, akibat aksi ini, pasien diabaikan selama beberapa jam di mana para nakes mogok dan tidak mau memberikan pelayanan.
Dari data RSUD Nabire, jumlah Nakes terdiri dari ASN (Dokter, perawat, staf) sebanyak 339 orang dan honor Pemkab sebanyak 239 orang.
“Kasihan Pasien, mereka diabaikan dan tidak boleh ini terjadi, tapi nakes juga menuntut haknya,” tuturnya.
Lanjutnya, persoalan intensif nakes di RD bulan hal baru, sebab sebelumnya selalu terjadi aksi serupa. Sehingga, perlu ada kejelasan dari Pemkab apakah ingin membayar hak nakes atau tidak.
“Kita juga bosan, dari tahun ke tahun selalu demo baru dapat intensif. Jadi kalau mau kasih kasih, tidak ya tidak. Kami minta kejelasan Pak Penjabat Bupati,” lanjut Pekei.
Sementara itu, PJ Bupati Nabire, Dokter Anton Tony Mote menjelaskan, sehari sebelumnya telah dibahas hal tersebut bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD). Namun dana yang digunakan untuk
membayar bersumber dari anggaran Covid-19. Sehingga, PJ Anton Mote tidak berani untuk mengambil langkah itu.
Ia kemudian memerintahkan tim untuk mencari anggaran dari sumber lain. Sebab sesuai dengan aturan bahwa dana covid tidak boleh digunakan untuk pembelanjaan lain.
“Kami sudah bahas dengan tim TAPD kemarin. Tapi anggarannya mau diambil dari dana covid maka saya tidak mau ambil risiko. Ini kita menyalahi aturan,” jelasnya.
Untuk itu dokter Mote meminta kepada para nakes untuk bersabar beberapa hari ke depan, agar Pemkab dan tim TAPD mencari sumber dana yang jelas untuk membayar hak para nakes.
“Jadi saya mohon dengan sangat. Kami akan rapat lagi dengan tim lalu membayar hak-hak kalian,” katanya.
Aksi ini sempat diwarnai saling dorong antara nakes dan ajudan Penjabat Bupati. Pasalnya, seorang pria yang istrinya hendak melahirkan tidak mendapat pertolongan dari bidan. Padahal, Ia ingin menyampaikan sesuatu kepada dokter dan bidan namun dihalangi oleh ajudan PJ Bupati.
Pria yang tidak menyebutkan namanya ini kemudian diberi waktu untuk menyampaikan keluhannya.
“Saya minta dengan hormat, istri saya mau
melahirkan tetapi tidak ada bidan. Ketuban sudah pecah, tolong saya
bidan,” katanya. (*)
Editor: Edho Sinaga
