Jayapura, Jubi – Penerapan sistem pemerintahan secara elektronik atau e-government, diyakini mampu mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi. Namun untuk menjalankannya, membutuhkan komitmen kuat seluruh pimpinan mulai dari gubernur hingga kepala Organisasi Pimpinan Daerah (OPD).
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Papua, Muhammad Musa’ad mengatakan selama penerapan e-government dilakukan di dalam pemerintahan provinsi Papua, seluruh perencanaan dan penganggaran menjadi terarah.
“Untuk pengembangan sistem ini, pemerintah Papua awalnya belajar di Jawa Timur, kemudian dikembangkan atau modifikasi. Dalam artian apa yang dimiliki Papua berbeda dengan apa yang dipelajari,”
“Jadi kami ambil, tiru dan modifikasi (ATM) sehingga aplikasi Papua berbeda dan itu diakui oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, sistem aplikasi yang dimiliki Papua terbaik di wilayah Indonesia Timur. Jadi punya kami tidak sama denga Jawa Barat, Jogja, Jawa Timur dan tempat lain,” kata Musa’ad kepada wartawan, di Jayapura, Kamis (9/5/2019).
Selain komitmen pimpinan, ujar ia, penerapan e-government juga membutuhkan sumber daya manusia yang berkompeten, biaya dan infrastruktur yang memadai. Dengan begitu, apa yang diinginkan bisa benar-benar terwujud.
“Tak bisa dipungkiri, dengan adanya sistem ini seluruh kegiatan menjadi sangat efisien dan terukur,” ujarnya.
Khusus untuk pengelolaan dana Otsus, kata Musa’ad, sejak 2018 pemerintah provinsi telah mengintegrasian Musrembang Otsus dengan e-planing, sehingga apa yang dibutuhkan setiap kabupaten/kota sudah tersistem dengan sangat baik.
“Jadi sistem Otsus sudah ada dalam e-planing, sehingga penerapannya harus ada target-target. Di samping itu, seluruh perencanaan sudah terstruktur. Artinya tidak ada kegiatan yang masuk di tengah-tengah, dan apabila ada yang tidak sesuai langsung dihapus oleh sistem,” katanya.
Musa’ad menambahkan, dengan adanya sistem ini perencanaan dan penganggaran menjadi terarah, berbeda dengan sebelum menggunakan sistem ini. “Jadi akurasi dari perencanaan dan penganggaran benar-benar sesuai dengan kebutuhan,” lanjutnya.
Sekretaris Daerah Papua, Hery Dosinaen mengatakan upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya terus dilakukan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta sistem akuntabilitas dan pengawasan dalam pengelolaan keuangan dan kinerja daerah perbaikan.
Salah satu hal yang dilakukan, adalah dengan menerapkan sistem perencanaan dan penganggaran daerah, sistem perijinan investasi dan sistem pendapatan daerah secara elektronik.
“Sejak 2016 melalui pendampingan KPK dalam rangka upaya pencegahan korupsi terkait dengan perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta perijinan. Maka dimulailah melakukan pengembangan e-Government Papua terintegrasi. Yang mana sasarannya pada bidang perencanaan dan penganggaran keuangan, pengadaan barang dan jasa, pelayanan terpadu satu pintu, menajemen SDM, penguatan peran inspektorat, optimalisasi pendapatan daerah, dan partisipasi publik,” kata Hery. (*)
Editor: Syam Terrajana
