Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jakarta, Jubi – Dugaan data ganda membuat Pemprov DKI Jakarta menunda bantuan sosial (Bansos) Covid-19 terhadap 99 ribu Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Pemprov DKI harus melakukan validasi data terlebih dahulu.
“Sebelum Hari Raya Idul Adha kemarin, kami melakukan top up untuk 907 ribu dari satu juta, kenapa? karena masih ada data dobel 99.450 KPM,” kata Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lesar, dikutip CNN Indonesia, Kamis, (5/8/2021).
Baca juga : Aktivis tuding dugaan korupsi Bansos Dinsos Sumsel
Lagi, Bansos dipotong termasuk nilai sembako yang tak sesuai
PPKM darurat, pedagang pasar ini surati presiden tagih Bansos
Menurut Premi, sebanyak 99.450 keluarga itu merupakan data dobel dari Kemensos. “Sehingga kami tidak bisa memberikan uang tersebut sebelum ada validasi data,” kata Premi menambahkan.
Menurut Premi, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bersurat ke Menteri Sosial Tri Rismaharini mengenai keberadaan data ganda tersebut. Surat itu untuk meminta kepastian data by name by adress.
Setelah dilakukan pembersihan data, Bantuan Sosial Tunai (BST) yang bersumber dari APBD telah dikucurkan untuk 1.007.379 keluarga sepanjang Mei dan Juni. Sedangkan Kemensos pun melakukan pembersihan data.
Ia menyatakan bantuan dari Kemensos disalurkan lewat PT Pos Indonesia (Persero). Sedangkan bantuan dari Pemprov, penyaluran dilakukan melalui rekening Bank DKI. Selain uang Pemprov DKI juga menyalurkan bantuan berupa 10 kilogram beras. Namun, lagi-lagi belum semua keluarga penerima mendapatkannya.
“Pemprov kemarin juga meluncurkan beras sebanyak 10 kilogram kepada 1.007.379 tersebut, tapi memang yang 99.450 masih kita hold juga menunggu kepastian data Kemensos,” kata Premi menjelaskan.
Menteri Sosial Tri Rismaharini mengaku belum memahami sepenuhnya surat yang dikirim Anies. Namun, dia mempersilakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta jika hendak berdialog terkait hal tersebut.
“Saya tidak tahu persis samanya gimana. Silakan komunikasi dengan kami. Insyaallah kami akan buka semuanya. Tidak ada yang kami tutupi,” kata Risma.
Ia mengakui sempat ada masalah terkait bansos Covid-19 di DKI Jakarta. Namun, bukan terkait data ganda, melainkan mekanisme penyaluran lewat Bank ATM.
Semula, kata Risma, Pemprov DKI meminta agar penyaluran BST dilakukan Bank DKI. Namun, pihak bank menolak, karena alasan teknis. Kemensos sempat mencarikan bank lain sebagai pihak yang akan menyalurkan, namun kembali ditolak.
“Akhirnya kemudian kita tetap jalankan oleh PT Pos. Dan sekarang sudah 95 persen, untuk tersalurkannya BST,” katanya. (*)
CNN Indonesia
Editor : Edi Faisol
