Papua No. 1 News Portal | Jubi
Wasior, Jubi – Sikap empati dan simpati terhadap Mantri Patra Kevin Mirannha Jauhari terus mengalir, di antaranya dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat.
Seorang tenaga medis yang wafat dalam tugas di pedalaman dan terpencil Teluk Wondama ini dinilai telah membuktikan dedikasi dan tanggung jawabnya sebagai aparatur pemerintah.
DPRD Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat mendukung keputusan Bupati Bernadus Imburi yang tetap melanjutkan program pelayanan medis di daerah terpencil kendati telah kehilangan salah satu petugas medis yakni Mantri Patra dalam tugas di Kampung Oya, Distrik Naikere.
Sebagai penghormatan terhadap perjuangan almarhum, DPRD mengusulkan agar kegiatan pelayanan medis di pedalaman Distrik Naikere diberi nama Operasi Patra.
Mantri Patra dipandang sebagai sosok yang layak diteladani karena telah bekerja dengan setia dan tulus. Mendiang juga mendedikasikan hidupnya untuk menolong warga di daerah terisolir yang jarang mendapat sentuhan pembangunan.
“Saya kira mendiang layak diberi gelar pahlawan kemanusiaan atau pahlawan kesehatan. Oleh karena itu untuk menghargai pengorbanan Patra, kami usulkan kegiatan pelayanan kesehatan di pedalaman Naikere memakai nama Operasi Patra,“ kata Wakil Ketua I DPRD Teluk Wondama, Remran Sinadia, di Wasior, Sabtu (29/6/2019).
Usulan itu telah disampaikan dalam rapat dengar pendapat DPRD dengan Pemkab Wondama terkait kematian Mantri Patra, di Gedung DPRD di Isei, Kamis (27/6/2019).
Remran mengatakan pemberian nama Operasi Patra diharapkan bisa memberi motivasi dan inspirasi bagi para petugas medis yang akan ditempatkan di wilayah terpencil agar bekerja dengan penuh dedikasi seperti yang telah dilakukan mendiang.
“Juga untuk mengingatkan kita semua agar kejadian seperti yang dialami Mantri Patra ini jangan sampai terulang lagi,“ ucap politisi Partai Gerindra tersebut.
Ia pun berharap pemerintah daerah terus berbenah. Layanan kesehatan di daerah tersebut harus ditingkatkan, baik di kota maupun daerah pedalaman dan terpencil.
Keterbatasan infrastruktur, transportasi, komunikasi, dan penerangan harus diatasi secara bertahap. Ia pun berharap pemerintah provinsi memberi perhatian lebih serius.
Wakil Bupati, Paulus Indubri, mengakui masih terdapat kelemahan dalam program pelayanan kesehatan untuk wilayah terpencil yang telah berjalan sejak 2017. Karena itu pihaknya akan melakukan evaluasi untuk selanjutnya dirumuskan formula yang lebih baik lagi.
“Dalam waktu dekat akan ada rapat khusus untuk merancang bagaimana pola yang tepat untuk kita memberikan pelayanan bagi masyarakat kita di atas (pedalaman Naikere),” ucap Indubri, pada kesempatan terpisah. (*)
Editor: Dewi Wulandari
