Papua No.1 News Portal | Jubi
Merauke, Jubi – DPRD Merauke mengagendakan pemanggilan terhadap pimpinan PT Plasma Nutfah Marind Papua. Mereka meminta kejelasan honor para ketua adat dan ketua marga yang belum dibayar selama 15 bulan.
Wakil Ketua DPRD Merauke Dominikus Ulukyanan mengatakan DPRD telah menyurati manajemen perusahaan maupun perwakilan masyarakat Kampung Boepe, Distrik Kaptel. Mereka diminta menghadiri pertemuan pada besok.
“Kami ingin mendengar langsung alasan perusahaan sehingga tidak membayar honor ketua adat serta ketua marga. Padahal, ada surat yang dikeluarkan pihak perusahaan dan ditandatangani kedua belah pihak (mengenai kesepakatan honor),” kata Ulukyanan, Kamis (30/1/2020).
Pertemuan besok merupakan tindak lanjut dari pengaduan masyarakat. Mereka menyampaikannya melalui surat maupun pada saat mendatangi DPRD Merauke, beberapa waktu lalu .
Juru Bicara Masyarakat Pemilik Lahan Ulayat Kampung Boepe Robert Amos Ndiken mengatakan honor seharusnya dibayarkan setiap bulan. Besarannya ialah Rp1 juta untuk ketua adat, dan masing-masing Rp1,5 juta untuk ketua marga. Namun, pembayaran honor tersebut macet sejak 15 bulan lalu.
“Karena belum ada pembayaran, kami mendatangi (kantor) perusahaan di Jalan Raya Mandala, untuk mempertanyakan (kejelasan pembayaran honor). Namun, tidak ada jawaban pasti (dari manajemen perusahaan),” kata Ndiken, beberapa waktu lalu. (*)
Editor: Aries Munandar
