Papua No.1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Jayawijaya melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah setempat beserta para Organisasi Perangkat Daerah (OPD), guna menyampaikan pokok-pokok pikiran dalam perencanaan dan penganggaran di 2023.
Hal ini sesuai dengan hasil kunjungan dan reses setiap anggota dewan di daerah pemilihan masing-masing, guna menampung segala macam aspirasi dari masyarakat di tingkat kampung dan distrik.
Wakil Ketua DPRD Jayawijaya, Reynold Bukorsyom mengatakan, sebenarnya hal semacam ini harusnya berlangsung di tahun-tahun sebelumnya. Dimana, pemda dalam menyusun rencana program kegiatan APBD, harus melakukan pertemuan awal dengan DPRD dalam rangka memberikan masukan tentang pokok-pokok pikiran legislatif, yang dihasilkan dari kegiatan berupa reses ke dapil masing-masing.
“Hanya karena di Jayawijaya hal ini tidak pernah dilakukan, sehingga baru kali ini dilakukan,” kata Reynold Bukorsyom kepada wartawan usai pertemuan di Gedung Ukumearek Asso Wamena, Selasa (15/2/2022).
Setelah menyampaikan pokok-pokok pikiran dewan ini, dengan adanya aspirasi yang diterima selama reses, maka nantinya akan ada pertemuan lanjutan dalam model musyawarah di tingkat kabupaten atau musrenbang, dimana dalam pembahasan distrik dan kampung, DPRD akan dilibatkan dalam pembahasan untuk 2023.
“Nanti akan disinkronkan apakah sudah dimasukkan atau belum, kalau udah dimasukkan dan ada juga usulan dari DPRD, maka itu yang akan didorong masuk sebagai program prioritas yang akan ditampung dalam APBD induk 2023,” katanya.
Ia mencontohkan dalam kunjungan di beberapa daerah pemilihan, ada pembangunan pasar di Distrik Wolo yang telah dibangun sejak 2017 namun hingga kini tidak digunakan oleh masyarakat.
Alasanya menurut Reynold, masyarakat merasa letak pasar sangat jauh sedangkan warga lebih memilih berjualan di dekat kantor distrik. Hal semacam itu disampaikan agar dapat ditindaklanjuti oleh eksekutif.
Sementara itu, Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua menyebut hal seperti ini baru pertama kali dilakukan di Jayawijaya, agar apa yang telah dilakukan anggota dewan dalam masa reses dapat terakomodir dalam APBD 2023.
“Jangan sampai setiap pembahasan APBD, DPRD selalu menanyakan pokok pikirannya. Apalagi sekarang ini telah menggunakan sistem online, makanya sebelum penetapan kami sudah minta pokok pikiran DPRD untuk dimasukkan ke dalam sistem nantinya,” kata Jhon Banua.
Bupati menilai hal semacam ini langkah yang baik, agar baik eksekutif dan legislatif dapat bekerja sama agar aspirasi masyarakat lewat DPRD maupun lewat pemda dapat terakomodir.
“Contoh di bidang pendidikan dan kesehatan yang selama ini masuk dalam Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan pertemuan ini bisa masuk ke dalam sistem pengusulan DAK di 2023. Selama ini setiap pembahasan
anggaran, penetapan DAK sudah ada dulu baru pembahasan anggaran, jadi pemikiran-pemikiran DPRD tidak bisa mengubah,” ucap bupati. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
