Jayapura, Jubi – DPR Papua akan membentuk empat Panitia Khusus (Pansus) dan satu Panitia Kerja (Panja) untuk menangani berbagai hal yang menjadi aspirasi masyarakat selama ini serta temuan dan laporan konstituen para legislator Papua ketika melakukan kunjungan dan reses ke wilayah pemilihannya masing-masing.
Wakil Ketua I DPR Papua, Edoardus Kaise usai memimpin rapat Bamus mengatakan, dalam rapat pihaknya membicarakan berbagai masalah yang berkaitan dengan kerja dewan. Misalnya pajak, pelayanan kesehatan beberapa kasus dugaan pelanggaran HAM dan kematian anak di Kabupaten Nduga beberapa bulan lalu.
“Itu semua jadi catatan DPR Papua. Ada empat Pansus dan satu Panja. Ini semua sesuai bidang kerja setiap komisi yang ada di DPR Papua. Pansus dan Panja itu dibentuk sesuai aspirasi masyarakat dan hasil temuan kami di lapangan ketika reses dan kunker,” Kaise, Selasa (10/5/2016).
Hanya saja politisi PDI Perjuangan itu menyatakan belum bisa berkomentar banyak terkait Pansus dan Panja yang dibentuk itu. Katanya, kini masih dalam tahapan penyusunan struktur.
“Ini masih pembentukan struktur kepengurusan. Mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris dan anggota. Paling lambat hari akhir pekan ini sudah dilaporkan hasil pembentukan struktur Pansus dan Panja,” ucapnya.
Terpisah, legislator Papua, Wilhalmus Pigai mengatakan, empat Pansus yang dibentuk yakni Pansus Nduga, Pansus Yapen, Pansus Freeport dan Pansus Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Sementara Panja yang dibentuk yakni Panja Readpath. Pigai sendiri dipercaya sebagai Ketua Panja Readpath.
“Untuk Readpath, saya pikir sudah diketahui publik. Dimana perusahaan itu melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak kepada ratusan kartayawannya, pertengahan tahun lalu,” kata Pigai kepada Jubi.
Hanya saja Pigai tak mau berkomentar banyak. Katanya, Pansus dan Panja itu belum disahkan DPR Papua.
”
Saya belum bisa berkomentar banyak karena belum disahkan secara kelembagaan. Nanti setelah Pansus dan Panja disahkan barulah kami akan mulai bekerja,” ucapnya. (*)
