Papua No. 1 News Portal | Jubi ,
Timika, Jubi – Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Mimika mencurigai perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya terlibat permainan kotor menghilangkan subsidi program tol laut dalam pengiriman barang kebutuhan masyarakat ke Pelabuhan Paumako Timika.
Sekretaris Disperindag Mimika, Inosensius Yoga Pribadi, di Timika, Jumat (20/7/2018), mengatakan sejak program tol laut dikelola oleh swasta pada 2018 ini, harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Timika yang dulunya turun drastis, kini kembali merangkak naik.
Dari penelusuran yang dilakukan oleh jajaran Disperindag Mimika, diketahui bahwa kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat seperti daging beku dan bahan bangunan lantaran adanya kenaikan biaya ekspedisi dari Surabaya.
Barang kebutuhan pokok masyarakat di Timika dan sekitarnya sejak 2015 diangkut dengan kapal tol laut dari Surabaya dengan biaya ekspedisi yang sangat murah. Semenjak awal 2018, pengelolaan tol laut ke Timika diserahkan penuh kepada pihak swasta.
PT Tempur Emas (Temas) memenangkan tender pengelolaan tol laut dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ke Pelabuhan Paumako Timika.
"Kami sudah telusuri, kenaikan harga barang kebutuhan pokok masyarakat di Timika sekarang ini karena permainan perusahaan EMKL di Surabaya. Barang-barang yang seharusnya diangkut dengan jasa tol laut tapi dikenakan tarif komersial. Pertanyaan kami, dikemanakan dana subsidi dari pemerintah untuk program tol laut ke Timika itu, kalau semua pengiriman barang dikenakan tarif normal atau tarif komersial," kata Inosensius.
Menurut dia, PT Temas selaku pemenang tender pengelolaan tol laut ke Timika hanya menyediakan jasa kontainer.
Sementara penentuan tarif ekspedisi barang diatur sendiri oleh perusahaan EMKL di Surabaya.
"Setiap kapal barang masuk di Pelabuhan Paumako, staf kami selalu ada di pelabuhan untuk melakukan pengawasan. Persoalannya bukan ada di PT Temas, tapi permainan dari perusahaan EMKL di Surabaya," jelas Inosensius.
Terhadap temuan tersebut, pihak Disperindag Mimika telah menyurati pihak Kementerian Perhubungan dan Kementerian Perdagangan guna menindaklanjuti permasalahan dimaksud.
Sesuai alokasi dari pusat, Pelabuhan Paumako Timika setiap dua pekan mendapat alokasi 30 teus (konteiner) barang kebutuhan pokok yang diangkut dengan program tol laut.
Sejak akhir 2015 hingga akhir 2017, pengelolaan tol laut ke Pelabuhan Paumako Timika dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya ditangani oleh PT Pelni.
Selama periode itu, setiap bulan kapal tol laut yang dioperasikan PT Pelni mengangkut berbagai barang kebutuhan pokok masyarakat untuk wilayah Timika dan sejumlah kabupaten sekitar terutama di wilayah Pegunungan Tengah Papua.
Kebijakan tol laut maupun tol udara digagas oleh Presiden Joko Widodo dalam rangka menekan disparitas harga antara Pulau Jawa dengan luar Jawa, terutama di wilayah Papua yang selama berpuluh-puluh tahun menikmati harga yang sangat mahal. (*)
