Jayapura, Jubi – Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Papua, Yusuf Yambe Yabdi mengatakan Juni 2016 pihaknya sudah harus memasukkan 100 dokumen lelang ke Unit Layanan Pengadaan (ULP) terkait pelaksanaan PON XX tahun 2020 di Papua.
50 dokumen perencanaan teknis terdiri dari kerangka acuan, HPS dan rancangan kontrak, dan 50 dokumen mengenai lingkungan yang mendampingi venues yang akan dibangun, karena kajian lingkungan harus dibuat.
“Jadi ada sekitar 200 lembar dari 100 dokumen yang harus diselesaikan dalam bulan ini, karena lelang perencanaan terdiri dari pra kualifikasi dan kualifikasi sehingga bulannya panjang,” kata Yusuf Yambe Yabdi, di Jayapura, Rabu (18/5/2016).
Menurut ia, hal ini harus dilakukan karena sejumlah pekerjaan akan dilakukan dalam konteks kontrak tahun jamak (multi years). Dimana harus dilakukan pada saat Gubernur masih menjabat. Dalam artian meskipun alokasi waktu untuk persiapan PON masih empat tahun, namun sudah terpotong tahun politik, yakni 2018.
“Oleh sebab itu kontrak jamak bisa dilakukan dalam dua tahun itu, kecuali yang sifatnya rehab bisa dilakukan dalam kontrak tunggal (kapan saja) ini yang kami kejar, sementara hampir semua bangun baru,” ujarnya.
Mengenai hal ini, ujar Yusuf Yambe, pihaknya sudah melakukan konsultasi teknis tahap pertama, dimana tinggal sekali lagi dalam konteks Musrenbang PON dengan seluruh pengurus besar dan KONI Pusat, dan rencananya agar digelar di Papua.
“Ini terakhir dalam artian kesepakatan berita acara dokumen lelang yang disiapkan PB PON dan kami sama sama setuju. Dengan begitu proses bisa jalan tanpa harus memikirkan kemungkinan kemungkinan buruk yang bisa terjadi,” kata Yusuf.
Di samping itu yang menjadi pertimbangan adalah pengurus KONI pusat berakhir di 2019, sehingga tidak bisa mengawal secara maksimal sampai 2020. “Dengan demikian kami harapkan, jika sudah ikat dengan kerjasama atau kesepakatan berita acara ini maka di 2020 tidak ada perubahan venue. Hal hal seperti ini yang jauh jauh hari melengkapi,” ujarnya.
Dia menambahkan sebelumnya pihaknya sudah mengikuti Pra Musrenbang PON di Jakarta beberapa waktu lalu, terkait dengan rapat konsultasi teknis antara Disorda, Pemerintah dengan KONI Pusat yang didalamnya ada anggota anggota KONI yang terdiri dari pengurus besar dan pengurus pusat.
“Kami lakukan itu untuk mendapat spek teknis untuk pembangunan venues, karena dari cabang olahraga dalam hal ini yang menangani ini adalah pengurus besar dan pengurus pusat. Untuk itu, kami harus rapat dengan KONI pusat karena PON merupakan gawenya KONI pusat kemudian dilimpahkan kepada Papua,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Papua Lukas Enembe berpesan kepada seluruh pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) di lingkungan pemprov Papua agar memberikan perhatian penuh terhadap pelaksanaan dan persiapan tempat penyelenggaraan PON 2020.
“Kalian miliki peran dan tanggung jawab terkait dengan persiapan baik infrastruktur maupun teknis penyelenggaraannya,” kata Enembe. (*)
