Jayapura, Jubi – Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Provinsi Papua mengklaim, pendataan keluarga miskin di Papua sudah final, meskipun sempat mengalami perbaikan data karena adanya nama ganda.
“Memang ada perbaikan tapi tidak terlalu signifikan, dan kami sudah ada pertemuan di Makassar, dimana semua kepala dinas sosial kabupaten/kota di panggil untuk memperbaiki data yang kurang, seperti pendobelan nama,” kata Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Permukiman Papua, Ribka Haluk di Jayapura, Minggu (12/6/2016).
Ia menjelaskan, dengan adanya data data ini, semua bantuan dari pusat akan masuk ke rekening masing masing keluarga miskin, dikarenakan data yang masuk sudah menjadi rekening begitu mendapat Kartu Perlindungan Sosial (KPS).
“Jadi bagi keluarga yang sudah terdaftar, pake kartu itu saja dan langsung berurusan dengan PT Pos yang sudah dipercayakan oleh negera untuk pembayaran dana,” ujarnya.
Ia katakan, sesuai dengan data yang ada, jumlah keluarga miskin di Papua sekitar 400 ribu. Meskipun demikian, dengan adanya KPS setiap keluarga sudah memiliki simpanan (tabungan).
“Satu keluarga menerima Rp400 ribu yang sebelumnya hanya menerima sekitar Rp300 ribu. Jadi untuk bantuan ini ada kenaikan,” kata Ribka.
Dia menambahkan data keluarga miskin ini akan terus di validasi atau diperbarui. Sehingga jika ada kesalahan data silahkan langsung di akses.
“Tapi saya senang juga, dimana pemenang tender untuk pengadaan pengambilan data dilakukan pihak ketiga, sehingga kerjanya maksimal,” tutupnya.
Diketahui, dari 29 kabupaten/kota di Papua, fakir miskin dan keluarga miskin tertinggi ada di Yahukimo sebanyak 25.727, diikuti Nabire 19.354, dan Paniai 17.347.
Sedangkan perumahan tidak sehat tertinggi berada di Kabupaten Asmat sebesar 15.588, Kabupaten Jayapura 4.082, sementara terendah di Biak Numfor sebanyak 11.
“Ini sekilas gambaran singkat potret kemiskinan di Papua yang tertuang dalam Papua dalam angka tahun 2014,” kata Wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, Kamis (12/5/2016). (*)
