Papua No. 1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jayawijaya mengakui jika hingga kini masih banyak masyarakat belum menerima kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Kepala Dinkes Jayawijaya, dokter Willy Mambieuw mengatakan, menyikapi rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan, harus terlebih dahulu memastikan apakah seluruh masyarakat telah menerima kartu BPJS Kesehatan.
“Di Kabupaten Jayawijaya menggunakan dana otsus untuk membiayainya, hendaknya sebelum iuran dinaikan pastikan dulu bahwa semua masyarakat sudah mempunyai kartu BPJS Kesehatan, sebab masih ada masyarakat tidak menikmati karena belum memiliki kartu,” kata Mambieuw, saat dihubungi di Wamena, Selasa (5/11/2019).
Menurutnya tidak relevan sama sekali jika iuran BPJS Kesehatan dinaikkan, tetapi masih banyak yang belum memiliki kartu BPJS Kesehatan.
“BPJS Kesehatan harus melihat apa betul masyarakat Jayawijaya semuanya sudah memiliki kartu BPJS supaya terlayani, sampai sekarang kalau sudah di-include dari dana otsus masuk ke BPJS, sedangkan masyarakat Papua khususnya di Jayawijaya tidak punya kartu, sama saja mereka tidak akan terlayani dan dapatkan manfaat dari integrasi (Kartu Papua Sehat (KPS) ke BPJS,” katanya.
Ia pun menuturkan jika selama ini baik di puskesmas maupun rumah sakit, penggunaan BPJS masih bermasalah. Khusus di tingkat puskesmas, kata Willy, terkendala soal kapitasi menggunakan data penduduk yang mana, lalu kapitasi yang diklaimkan oleh di puskesmas jumlah penduduk yang tahun berapa.
“Begitu pun teman-teman di rumah sakit, sampai sekarang BPJS belum selesaikan kewajiban mereka untuk membayar ke rumah sakit, tentang pasien-pasien yang sudah terklaim oleh BPJS sampai saat ini,” ujarnya.
Meski begitu, ia mengakui jika sejauh ini tinggal lima persen dari penduduk Jayawijaya telah recover BPJS Kesehatan yang dibiayai pemerintah daerah, dimana 95 persen data telah di-include masuk ke BPJS namun hal itu pun belum semuanya merasakan manfaatnya.
“Makanya saya usul BPJS harus sosialisasi dan pastikan betul jika semua masyarakat di Jayawijaya sudah memiliki kartu BPJS. Karena dengan terintegrasinya KPS lewat dana otsus ke BPJS, maka dengan sendirinya BPJS hanya melayani yang punya kartu, sedangkan masyarakat asli Papua masih banyak tidak memiliki kartu BPJS maka tidak akan dilayani walaupun uangnya sudah masuk di BPJS,” katanya.
Sementara itu, Bupati Jayawijaya, Jhon Richard Banua menuturkan, pemerintah daerah akan melihat lagi anggaran yang disediakan, untuk melayani seluruh masyarakat dengan BPJS kesehatan di tahun anggaran baru nanti.
“Kita akan melihat di penyesuaian APBD induk 2020, dimana memang kenaikannya cukup tinggi sehingga kita akan benahi lagi soal data penerima manfaat BPJS ini,” kata Banua, di gedung Otonom Wenehule Hubi
Wamena, Senin (4/11/2019).
Ia mengaku akan berkoordinasi kembali dengan OPD teknis baik Dinas Sosial, Dinas Kesehatan serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, untuk menyinkronkan data yang telah dikeluarkan pada 2019.
“Yang jelas pembiayaan berbeda yang telah di-cover pemda karena kenaikannya cukup banyak. Kami sudah punya hitungan untuk masuk ke APBD induk 2020, jadi untuk yang ada pelayanan kesehatan tetap jalan, hanya tinggal melihat lagi validasi data yang ada,” katanya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
