Papua No. 1 News Portal | Jubi
Jayapura, Jubi – Pemerintah Provinsi Papua meminta Dinas Sosial dan Kependudukan provinsi, kabupaten dan kota se-Papua, untuk menyajikan data kependudukan yang valid atau sesuai fakta di lapangan.
Sekretaris Daerah Papua Hery Dosinaen mengatakan sampai hari ini data penduduk di Papua terkadang naik secara signifikan tanpa jelas, dan juga sangat memprihatikan belum mempunyai data terkait berapa jumlah orang asli Papua per kabupaten/kota.
“Hari ini kami sudah menerima data dari Kota Jayapura soal data masyarakat asli Port Numbay cuma 6 persen dari jumlah penduduk kota secara umum. Namun, data itu itu belum terverifikasi dengan jelas dan tegas. Bagaimana dengan kabupaten lain yang notabene ada kepentingan politik lokal dan pemerintahan dalam mengejar dana alokasi umum dengan menaikkan jumlah penduduk secara drastis,” kata Hery saat bimbingan teknis pemadaan data terpadu kesejahteraan sosial di Jayapura, Selasa (10/12/2019).
Selain data penduduk, ujar ia, keluarga penerima manfaat di Papua juga masih sangat sedikit karena minimnya data valid kependudukan.
“Kita harus punya komitmen khusus. Dalam artian, Dinas Sosial harus berani jika data yang dimiliki sudah valid harus berani beri tahu bupati, jumlah penduduk yang benar adalah sekian,” ujarnya.
Oleh karena itu, Sekda Hery Dosinaen mengimbau kepada Dinas Sosial provinsi, kabupaten dan kota harus bisa memastikan dan dalam limit waktu yang tidak terlalu lama, Papua harus memiliki data kependudukan yang valid dan dapat dipercaya.
“Data kependudukan valid harus ada agar kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah bisa jelas dan tepat sasaran. Mulai sekarang kita harus berani dan tegas dalam membuat data yang valid tentang kependudukan,” katanya dengan tegas.
Kepala Dinas Sosial, KependudukanCatatan Sipil Provinsi Papua, Ribka Haluk, mengatakan mengenai data kemiskinan di Papua harus diverifikasi kembali, karena masih banyak yang tidak sesuai. Artinya, ada nama dan alamat tapi ketika di cek tidak ada.
“Makanya kami buat pertemuan khusus untuk Dinas Sosial dan Dukcapil agar data-data ini terkoneksi, sehingga sasarannya jelas. Sebab masih ada orang mampu yang dapat bantuan sosial dan lain-lain,” kata Ribka.
Menurut ia, Dinas Sosial sifatnya hanya mengawasi, sementara yang punya data adalah kabuaten/kota.
“Jadi menurut kami selama ini tidak ada keterbukaan informasi soal data penduduk dari kabupaten/kota sehingga pantauan tidak maksimal,” ujarnya. (*)
Editor: Dewi Wulandari
