Perdana Menteri Papua Nugini James Marape bertemu dengan Duta Besar Tiongkok, Xue Bing, di Port Moresby pada 6 Agustus 2019. – RNZI/PNG PM Media
Papua No. 1 News Portal | Jubi
Port Moresby, Jubi – Perdana Menteri Papua Nugini dilaporkan telah meminta Tiongkok, untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan negaranya, dan untuk melakukan restrukturisasi utang pemerintahnya.
Permintaan PNG ini disampaikan ketika James Marape bertemu dengan Duta Besar Tiongkok, Xue Bing, di Port Moresby. Meski isu pembiayaan kembali utang akan memerlukan konsultasi dan negosiasi terlebih dahulu, PNG berupaya keras agar ada Perjanjian Perdagangan Bebas, dengan harapan perjanjian itu dapat ditandatangani saat kunjungan Marape ke Beijing.
Pemimpin PNG yang baru itu dikatakan sedang berupaya untuk meningkatkan kerja sama pembangunan kedua negara, dan meningkatkan investasi Tiongkok di negaranya.
Marape juga meminta bantuan Tiongkok untuk utang restrukturisasi PNG senilai AS $ 7,7 miliar. Bank PNG dan bank sentral Tiongkok, People’s Bank of China, diharapkan akan berkonsultasi dengan Kementerian Keuangan Papua Nugini mengenai restrukturisasi tersebut.
Dalam diskusi Marape dengan duta besar Tiongkok itu, keduanya juga membahas forum Economic Cooperation Forum China-Pacific Islands ke-3 yang akan diadakan di Samoa pada bulan Oktober, serta pertemuan PIF yang akan datang di Tuvalu, bulan ini.
Menurut Radio New Zealand, PM Marape telah menjauhkan dirinya dari laporan-laporan media bahwa ia ingin Tiongkok untuk pembiayaan ulang (re-financing) utang PNG.
Menurut Marape berita-berita yang beredar itu menyesatkan. Ia mengklarifikasikan bahwa pemerintahnya sedang dalam pembicaraan dengan beberapa mitra-mitra bilateralnya untuk pendanaan dengan biaya rendah. Ini termasuk dengan Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia (ADB), bukan hanya Tiongkok.
Menurut PM Marape, seseorang telah mengontak media atas permintaannya kepada Tiongkok tanpa persetujuannya.
Marape berkata ia telah meminta Menteri Perbendaharaan, Sam Basil, agar mengarahkan kementeriannya untuk melakukan inventarisasi atas semua utang negara itu. Ia juga menyatakan telah menghentikan pengajuan pinjaman dengan nilai total sekitar K 1 miliar untuk beberapa proyek kurang penting yang akan diajukan pemerintah sebelumnya. (RNZI)
Editor: Kristianto Galuwo
