Papua No.1 News Portal | Jubi
Suva, Jubi – Rektor dari sebuah universitas yang berupaya memberantas korupsi, Pal Ahluwalia, yang dideportasi dari Fiji karena perjuangannya untuk mengekspos penyalahgunaan dana di Universitas Pasifik Selatan (University of the South Pacific/ USP), mengatakan dia bertekad untuk melanjutkan upayanya dalam mereformasi universitas tersebut.
“Saya percaya bahwa integritas itu dimulai dari atas dan turun ke bawah,” katanya kepada Guardian dari sebuah kamar hotel di Brisbane, di mana dia dan istrinya, Sandra Price, dikarantina setelah mereka dideportasi. “Saya ingin menunjukkan kepada orang-orang bahwa melakukan hal yang benar itu mungkin.”
Ahluwalia mengatakan dia bertekad untuk terus mengabdi di USP, dan kewajiban utamanya adalah terhadap mahasiswanya.
“Universitas ini telah mendidik banyak pemimpin kita saat ini dan di masa depan.”
Lebih dari belasan polisi dan petugas imigrasi menggerebek rumahnya di dalam komplek kampus USP tepat sebelum tengah malam pada hari Rabu, sebuah tindakan yang – oleh staf dan asosiasi mahasiswa USP – disebut taktik gestapo dan perilaku yang tidak Pasifik… yang melanggar HAM dan hak mereka akan proses hukum yang semestinya.
Ahluwalia dan istrinya hanya diberi waktu beberapa menit untuk berkemas dan kemudian diantar dengan kendaraan berkecepatan tinggi dalam konvoi tiga mobil ke Nadi, di mana mereka ditahan tanpa diizinkan melakukan komunikasi sampai mereka ditempatkan – dengan penjagaan ketat kepolisian – di atas penerbangan ke Brisbane.
Mereka dideportasi atas perintah menteri imigrasi dan Perdana Menteri Fiji, Frank Bainimarama. Perilaku Ahluwalia, menurut pemberitahuan deportasi tersebut, telah mengganggu “perdamaian, pertahanan, keamanan masyarakat, ketertiban umum, moralitas publik, kesehatan masyarakat, keamanan, atau pemerintahan di pulau-pulau Fiji”. Pemerintah Fiji mengklaim ia telah berulang kali melakukan pelanggaran atas pasal tertentu, yang tidak disebutkan, dalam UU imigrasi dan persyaratan visanya.
Ahluwalia telah membuat pemerintah Fiji geram setelah menyusun sebuah laporan internal yang ditulis pada tahun 2019 – yang kemudian bocor – merincikan tuduhan penyalahgunaan keuangan yang meluas di dalam USP, penyalahgunaan tunjangan dan bonus, promosi pegawai yang belum memenuhi kualifikasi, serta dana jutaan dolar yang dibelanjakan dengan tidak semestinya di bawah kepemimpinan sebelumnya yang dianggap terkait erat, secara politik, dengan pemerintah Bainimarama.
Ahluwalia masih mendapatkan dukungan dari mayoritas Dewan USP. Samoa dengan cepat menyatakan kesediaannya untuk menjadi tuan rumah kampus pusat USP jika Fiji menolak untuk mengizinkan Ahluwalia kembali.
Himpunan Mahasiswa USP pada hari Jumat lalu telah memanggil anggotanya di kampus untuk bergabung dalam protes damai. Asosiasi itu mendorong peserta untuk menggunakan warna biru, warna logo USP. (The Guardian)
Editor: Kristianto Galuwo
