Papua No.1 News Portal | Jubi
Wamena, Jubi – Warga Distrik Wouma, Jayawijaya, Papua, Rabu (25/8/2021) melakukan aksi damai di halaman Kantor Bupati Jayawijaya, untuk menuntut kejelasan penyaluran bantuan sosial (bansos).
Masyarakat mempertanyakan hak penerima bantuan yang dinilai tidak sesuai dengan jumlah warga yang ada, seperti penyaluran beras maupun uang dari pemerintah pusat.
Koordinator aksi, Kaitanus Ikinia, dalam orasinya mempertanyakan kejelasan mengenai bansos pada 2021 berupa beras bagi masyarakat Wouma yang tidak sesuai dengan data penerima. Begitu pula dengan Bantuan Langsung Tunai (BLT) karena dianggap yang menerima tidak sesuai data warga, dimana masih ada 1.603 orang belum mendapatkan bantuan tersebut.
“Sehingga kami minta pertanggungjawaban kepala distrik dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), kami anggap sudah gagal memimpin Wouma selama ini, sehingga kami minta ganti kepala distrik,” kata Kaitanus Ikinia.
Aksi tersebut diterima langsung oleh Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, kepala Dinas Sosial, dan kepala Distrik Wouma. Meski kepala distrik telah menyampaikan apa yang menjadi tuntutan warganya, namun masyarakat tetap ingin kepala distrik diganti.
Di hadapan warga dan wakil bupati, Kepala Distrik Wouma, Soni Matuan, menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya. Menurutnya, apa yang dituduhkan ke dirinya bahwa diduga ia menyelewengkan bansos beras, padahal itu sudah sesuai dengan peruntukannya.
“Saya tidak pernah ambil beras di Bulog, bahkan ketika masyarakat demo di Kantor Pos Wamena beberapa waktu lalu tanyakan BLT, ada yang antar beras dan mau simpan di rumah saya, tetapi saya bilang jangan,” kata Soni Matuan.
Sementara itu, Wakil Bupati Jayawijaya, Marthin Yogobi, mengatakan dirinya menghargai keputusan kepala distrik Wouma yang menyatakan mengundurkan diri dari jabatannya, dengan adanya desakan dari warganya sendiri.
“Ini menjadi suatu contoh atau model yang baik untuk aparat pemerintah lainnya, kalau merasa kinerja kurang memuaskan lebih bagus mengundurkan diri, karena yang menilai kerja baik atau tidak adalah rakyatnya,” katanya.
Mengenai persoalan pergantian kepala Distrik Wouma, kata Yogobi, nantinya akan melihat sesuai dengan aturan kepegawaian yang ada. Untuk sementara akan ada penunjukan pelaksana tugas dengan melihat semua staf yang ada, baik di distrik maupun di kepegawaian.
Selain itu, Yagobi juga meminta agar para penerima bansos perlu didata kembali dengan baik, karena menurutnya memang ada pengurangan data disebabkan nama maupun NIK ganda, sehingga secara otomatis langsung terhapus di sistem.
“Untuk itu OPD terkait perlu memperbaiki lagi data yang ada bukan hanya di Distrik Wouma tetapi seluruh distrik di Jayawijaya ini,” katanya. (*)
Editor: Kristianto Galuwo
