Wamena, Jubi – Ketua Bawaslu Kabupaten Jayawijaya, Fredy Wamo menilai tingkat kerawanan konflik pemilihan legislatif untuk DPRD kabupaten itu cukup tinggi, jika dibandingkan dengan Pemilihan Presiden maupun Pileg tingkat provinsi maupun pusat.
Pasalnya, menjelang akhir massa kampanye telah ada banyak laporan yang masuk ke Bawaslu Jayawijaya terkait tentang perusakan alat peraga kampanye.
Kata Wamo, perusakan itu paling banyak dilakukan oleh pendukung Caleg maupun oleh Caleg itu sendiri. Pihaknya telah melakukan klarifikasi dan kasus itu akhirnya diselesaikan secara kekeluargaan.
“Di situlah kami melihat pelaksanaan Pemilu dan Pilpres di Jayawijaya yang rawan ada pada tingkat pemilihan legislatif di tingkat kabupaten. Sedangkan untuk Pilpres, pemilihan legislatif tingkat provinsi, pusat dan DPD tingkat kerawanan kurang, sehingga kami sudah melakukan pemetaan terkait dengan TPS-TPS rawan di Jayawijaya,” katanya kepada wartawan di Wamena, Sabtu (23/3/2019).
Untuk itu, Bawaslu Jayawijaya menekankan kepada para pengawas di tingkat bawah baik Panwas distrik, PPL, pengawas TPS termasuk saksi partai politik, untuk menjaga agar pelaksanaan Pemilu di Jayawijaya bisa berjalan baik, aman dan tertib sehingga bisa melahirkan anggota legislatif yang benar-benar dari suara rakyat.
“Perbedaan pilihan itu hal biasa, tetapi jangan perbedaan itu menimbulkan perpecahan di antara kita, karena daerah ini kita harus jaga karena membangun daerah ini tidak mudah, sehingga harapannya agar kebersamaan yang sudah ada tetap jaga, sehingga kebersamaan ini menjadi dasar pondasi pembangunan di Jayawijaya,” katanya.
Kapolres Jayawijaya, AKBP Tonny Ananda Swadaya juga memprediksi jika pelaksanaan Pemilihan Legislatif di wilayah hukumnya yang menjadi rawan konflik, setelah mendapatkan laporan dari sentra Gakkumdu.
“Dalam pelaksanaan Pilpres kita pasti aman, cuma nanti yang kita prediksi Pileg ini yang sangat dikhawatirkan, karena para Caleg yang maju ini tidak siap menang siap kalah sehingga kita prediksikan terjadi kerawanan nantinya,” kata Tonny.
Untuk itu, kepolisian telah melakukan pemetaan rawan konflik, dimana nantinya akan disesuaikan daerah yang menjadi potensi kerawanan itu, sehingga untuk fokus plotting personel keamanan bisa dilakukan. (*)
Editor: Syam Terrajana
