Jayapura (25/11)—Penggunaan Gedung Dewan Kesenian Tanah Papua (DKTP) oleh aparat kepolisian dari Polda Papua dalam rangka pengamanan 1 Desember, dinilai dengan nada ngeri dan sangat berbahaya bagi gedung bersejarah bagi orang Papua itu. Apalagi gedung DKTP adalah pusat budaya orang asli Papua.
Kepala Bidang Keadilan Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan (KPKC) Sinode GKI Di Tanah Papua, Pdt. Dora Balubun pun menulis via pesan singkatnya, “Wah sangat mengerikan. Bagi saya berbahaya tapi juga jadi pertanyaan saya, ada dinamika apa sebenarnya dibalik ini. Karena di gedung itu pusat sejarah Papua, tapi juga pusat budaya orang asli Papua maka kita harus berhati-hati menyikapi hal ini,”ungkapnya sambil mengakui sangat hebat sekali DKTP bisa beralih fungsi. “Saya heran atas ijin siapa,”ujarnya.
Bukan hanya itu, Pdt. Dora Balubun juga mengungkapan bahwa janji Pangdam harus di evaluasi. “Karena Pangdam (pernah) janji tidak akan ada apapun atau kegiatan dari TNI memasuki 1 Desember. Walaupun sementara tapi ini menunjukkan bahwa aparat mau menunjukkan bahwa semua yang bersejarah dan pusat budaya kita bukanlah sesuatu yang bernilai, tapi juga ternyata tak ada artinya nilai sejarah itu bagi mereka,” ungkapnya via ponsel genggamnya, Minggu, (25/11) malam.
Sekretaris Dewan Kesenian Tanah Papua (DKTP), Jhon Wanane mengakui penggunaan gedung DKTP itu sudah ada ijin resmi apalagi DKTP adalah juga aset pemerintah. “Kapolres datang langsung ke DKTP. Kesatuan dari Polda Papua sebanyak 1 SSK,” kata Jhon Wanane saat dihubungi arsip.jubi.id, Minggu, (25/11) malam.
Jhon Wanane menyangkal bahwa dengan diberi ijin itu secara otomatis kontribusi DKTP dalam membungkam orang Papua. “Tidak-tidak. Jangan berpikir skeptis seperti itu. (walaupun DKTP symbol budaya dan sejarah orang Papua), itu symbol budaya yang dipolitisir yang dipakai oleh kelompok yang berseberangan dengan pikiran pemerintah,” tampik Jhon Wanane.
Ketika ditanya apakah tidak ada tempat lain untuk aparat menggunakannya ? Jhon Wanane mengaku dari pengalaman dan beberapa kali kejadian yang dilakukan oleh KNPB, DKTP dijadikan sasaran untuk markas mereka.
Gedung Kesenian kata Jhon Wanane punya sejarah oleh sebab itu ada interes dari setiap kelompok masyarakat yang melihat kompi disitu dengan pandangan negatif. Menurut dia penggunaan gedung itu sudah melalui pembicaraan tingkat pimpinan.
Sebagaimana pengakuan Jhon Wanane bahwa gedung tersebut sudah ditempati sejak hari Sabtu, (24/11) oleh aparat dari Brimob Polda Papua. Ini karena fenomena politik sudah dibaca, ungkapnya. Dia akui pula bahwa DKTP adalah aset pemerintah dan wajar kalau aparat yang juga bagian dari pemerintah menggunakan tempat dimaksud. (Jubi/Roberth Wanggai)
